Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menampik kekhawatiran bahwa pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) dapat melemahkan independensi bank sentral. Ia menegaskan keputusan di BI diambil secara kolektif, bukan oleh individu.
Purbaya mengatakan BI beroperasi melalui konsensus di antara pimpinannya, sehingga membatasi pengaruh dari satu pejabat tunggal.
“BI tidak punya satu deputi gubernur, tapi tujuh. Tidak ada yang bisa menentukan hasil sendirian; mereka berunding,” ujarnya kepada wartawan.
Dia menyebutkan Djiwandono diharapkan melepas posisi partai politiknya dan menjadi independen sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di parlemen.
Djiwandono adalah keponakan dari Presiden Prabowo Subianto dan anggota Partai Gerindra.
Purbaya menambahkan, segala bentuk intervensi pemerintah yang berlebihan di BI akan cepat mendapat sorotan publik.
“Kami akan menjunjung tinggi independensi bank sentral. Situasi sekarang tidak seperti tahun 2020, saat krisis memaksa koordinasi luar biasa,” katanya, merujuk pada skema burden-sharing antara BI dan pemerintah selama pandemi COVID-19.
Menteri itu juga menekankan bahwa BI tidak akan dipaksa untuk membiayai agenda pembangunan Presiden Prabowo.
“Saya tidak akan menekan bank sentral untuk mendanai proyek-proyek kami,” tegasnya.
Berita terkait: Menteri Keuangan yakin rupiah akan menguat dalam dua minggu
BI pada Senin mengkonfirmasi pengunduran diri deputi gubernur Juda Agung, efektif 13 Januari, yang menciptakan lowongan di bank sentral.
Kepala Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan Gubernur Perry Warjiyo telah mengajukan beberapa kandidat untuk mengisi posisi tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kemudian mengumumkan nama-nama calonnya yaitu Wakil Menteri Keuangan Djiwandono, Dicky Kartikoyono dan Solihin M. Juhro, dengan dua terakhir merupakan pejabat BI.
Analis pasar mengatakan pencalonan ini kecil kemungkinan menggoyang stabilitas keuangan jika perlindungan institusional tetap terjaga.
Rizal Taufikurahman, kepala studi makroekonomi dan keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyatakan rupiah tidak akan terdampak negatif selama independensi BI dipertahankan.
“Selama kredibilitas institusi utuh dan batas antara kebijakan fiskal dan moneter tetap jelas, pencalonan ini tidak akan menambah tekanan pada rupiah atau stabilitas makroekonomi,” jelasnya.
Taufikurahman menambahkan bahwa proses seleksi harus mengutamakan transparansi dan kepercayaan publik.
“Kuncinya adalah memastikan deputi gubernur baru memperkuat kepercayaan terhadap BI sebagai institusi yang independen,” ucapnya.
Berita terkait: BI tetapkan Belakang Padang sebagai ikon ekonomi digital terdepan
Penerjemah: Imamatul Silfia, Nabil Ihsan
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026