Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan mengevaluasi para juru masak di semua dapur yang menyuplai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) setelah kasus keracunan makanan baru-baru ini. Evaluasi ini akan fokus pada disiplin, kualitas bahan makanan, dan keterampilan memasak, kata seorang menteri senior pada Minggu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan bahwa tinjauan ini akan mencakup semua Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan hanya yang terkait dengan wabah keracunan.
Dia menyatakan langkah ini merupakan salah satu poin kunci yang dibahas dalam rapat koordinasi penanganan darurat program MBG yang digelar lebih awal pada hari Minggu.
Sejalan dengan evaluasi tersebut, pemerintah akan *sementara* menutup dapur-dapur yang ditemukan bermasalah, tegas Hasan. Hal ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan pangan program ini.
Dia menambahkan bahwa SPPG harus mensterilkan peralatan masak dan meningkatkan sanitasi, khususnya kualitas air dan pengelolaan limbah. Setiap unit juga diwajibkan untuk memiliki sertifikat higiene dan sanitasi demi memenuhi standar program.
Kementerian Kesehatan akan memperkuat pengawasan dengan mengerahkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mengawasi SPPG di seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi.
Berita terkait: Pemerintah RI wajibkan sertifikat higiene untuk dapur makanan gratis
Yang juga hadir adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, serta Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang.
Diluncurkan pada bulan Januari, program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi 82,9 juta penerima manfaat, yang meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan murid sekolah hingga tingkat SMA.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya melaporkan bahwa 70 kasus keracunan makanan tercatat dari Januari hingga September 2025, dengan 5.914 penerima manfaat terdampak.
Sebagai tanggapan, BGN akan merekrut sekitar 60 ribu koki bersertifikat untuk memperkuat kualitas makanan dalam program ini.
Berita terkait: Pemerintah RI akan optimalkan puskesmas untuk awasi dapur makanan gratis
Penerjemah: Tri Meilani, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025