Pemerintah Provinsi Riau Surveksi Situs Cagar Budaya yang Rusak Pascabencana di Sumatra

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia sedang mendata situs warisan budaya dan museum yang rusak akibat bencana alam di Sumatra sejak akhir November 2025, kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Minggu. Pemerintah sedang menyusun rencana rehabilitasi bertahap untuk melindungi warisan nasional.

Pengumpulan data ini dimaksudkan sebagai dasar untuk tindakan pemulihan dan perlindungan jangka panjang aset budaya yang terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa provinsi di pulau tersebut, ujar menteri.

“Pada tahap awal kami mencatat sekitar 43 situs warisan dan museum yang terdampak, tapi jumlahnya terus bertambah dan kini diperkirakan sekitar 70 lokasi,” kata Fadli kepada wartawan di Jakarta.

Dia mengatakan situs yang rusak bervariasi, mulai dari aset warisan tingkat kabupaten dan provinsi hingga landmark berstatus nasional, termasuk masjid, gereja, makam bersejarah, dan museum.

Kementerian Kebudayaan telah mengalokasikan dana untuk intervensi awal seperti pembersihan puing, perawatan kebersihan, dan perbaikan minor setelah masa tanggap darurat berakhir, tambahnya.

Selain struktur fisik, kementerian juga memfokuskan pada kesejahteraan pekerja budaya dan penjaga situs warisan yang bertanggung jawab melindungi aset budaya dan terdampak bencana.

Fadli menyatakan pemerintah telah menggerakkan bantuan kemanusiaan total sekitar Rp1,5 miliar (USD 96.000) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian bagi masyarakat terdampak.

“Warisan budaya bukan cuma tentang bangunan. Itu adalah bagian dari identitas dan memori sejarah komunitas, karena itu pemulihannya harus menjadi bagian integral dari rehabilitasi pascabencana,” tegasnya.

Berita terkait: Kementerian himpun Rp1,5 miliar untuk warisan budaya terdampak banjir di Sumatra

Menteri menekankan pentingnya penilaian yang cepat namun cermat terhadap situs warisan yang rusak akibat banjir dan tanah longsor agar upaya pemulihan tepat sasaran.

MEMBACA  Menteri Hukum Baru Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan reformasi hukum

Dia mengatakan penilaian yang akurat sangat penting untuk koordinasi pekerjaan restorasi antara pemerintah pusat dan daerah, ahli konservasi, serta masyarakat setempat.

Rehabilitasi akan dilakukan bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi untuk menjaga nilai sejarah dan keaslian setiap situs, tambahnya.

Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kelompok budaya lokal selama proses pemulihan, kata Fadli.

Dia menambahkan bahwa melindungi situs warisan di daerah rawan bencana telah menjadi prioritas jangka panjang kementerian, termasuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengurangi kerusakan di masa depan.

Berita terkait: Rendang layak dapat status warisan budaya UNESCO: pemerintah

Penerjemah: Adimas Raditya F P, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025

Tinggalkan komentar