Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menekankan komitmen pemerintah untuk memastikan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman di pondok pesantren.
Pada hari Selasa, Iskandar menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar bantuan pembangunan dan renovasi diprioritaskan untuk pesantren yang kondisinya rentan, yang memiliki lebih dari seribu santri, dan yang tidak mampu melanjutkan pembangunannya.
“Para santri itu tidak boleh menempuh pendidikan dalam kondisi yang rentan dan berbahaya di lingkungan yang tidak nyaman. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang layak, aman, dan nyaman sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya pada hari Selasa.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam penandatanganan kesepakatan bersama mengenai sinergi dalam penyediaan infrastruktur pesantren yang berlangsung di Jakarta.
Menurut sang menteri, pesantren menawarkan keunikan dengan terus tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Meski banyak keterbatasan, masyarakat tetap mempercayakan pendidikan anak-anaknya ke lembaga-lembaga ini.
Dia menyampaikan bahwa pesantren di seluruh Indonesia menawarkan beragam bentuk dan model pendidikan, mulai dari yang tradisional hingga modern. Namun, banyak di antaranya yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur.
Dia menyebutkan bahwa sekitar 80 persen santri berasal dari keluarga tidak mampu karena pesantren relatif terjangkau atau malah gratis.
Oleh sebab itu, dia menyerukan pentingnya peran daerah yang aktif untuk memastikan keselamatan santri melalui intervensi pembangunan yang tepat.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keselamatan sebagai fokus utama dalam setiap pembangunan infrastruktur pendidikan.
Iskandar kemudian menekankan bahwa audit gedung pesantren, mempermudah perizinan bangunan, dan pemberian bantuan teknis harus dilakukan secara komprehensif.
“Kita harus memastikan adanya bantuan dalam perencanaan pembangunan pesantren, termasuk kemudahan mendapatkan izin bangunan yang gratis. Kami ingin pesantren-pesantren ini tidak khawatir dengan urusan Perizinan Bangunan Gedung (PBG),” pungkasnya.
Berita terkait: Pemerintah akan audit dan rehabilitasi sekolah Islam yang berisiko rubuh
Berita terkait: Pemerintah daerah didorong awasi keselamatan bangunan publik
Berita terkait: Menjaga kesehatan adalah ajaran inti Islam, kata Menteri Umar
*Translator: Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025*