Mekah (ANTARA) – Menteri Haji dan Umrah saat ini tengah merencanakan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2027 dan meninjau kerangka kerja untuk tahun 2028, sebagai langkah awal untuk mengantisipasi berbagai tantangan operasional dan keuangan.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar avtur menjadi perhatian lintas sektor saat ini, karena berdampak langsung pada biaya haji.
“Kami sudah mulai perencanaan untuk haji 2027 dan 2028. Kami sudah maksimalkan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Namun, mengingat tantangan harga avtur, kami sedang menjajaki berbagai kemungkinan formula yang palin tepat,” ujarnya pada hari Minggu.
Dalam mengembangkan kebijakan keuangan jangka panjang ini, kementerian akan terus berkoordinasi secara erat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Menurut Yusuf, kesiapan keuangan merupakan faktor krusial, terutama dengan adanya potensi penambahan kuota haji di masa mendatang.
Dia mencatat bahwa biaya penerbangan merupakan salah satu kontributor terbesar dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Indonesia.
Fluktuasi harga bahan bakar avtur di pasar global, ditambah dengan dinamika nilai tukar mata uang, secara otomatis akan berdampak langsung pada biaya yang dikeluarkan, lanjutnya.
Tanpa mitigasi sejak dini, lonjakan harga avtur berpotensi meningkatkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang langsung ditanggung oleh calon jamaah.
Dalam ekosistem haji nasional, BPKH dan DPR RI memegang peranan penting dalam menentukan struktur pembiayaan.
BPKH bertanggung jawab mengelola dana setoran awal jamaah untuk menghasilkan nilai manfaat (subsidi) yang digunakan menutup selisih antara biaya haji sebenarnya dengan biaya yang dibayar jamaah.
Sementara itu, DPR RI memiliki wewenang untuk membahas dan menyetujui presentase distribusi biaya tersebut.
Oleh karena itu, koordinasi antar lembaga yang erat sangat penting untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan jamaah atau mengganggu keberlanjutan dana haji.
Upaya kementerian dalam merancang langkah mitigasi dan efesiensi operasional jauh-jauh hari untuk proyeksi 2027 dan 2028 ini juga tidak terlepas dari status Indonesia sebagai negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia.
Perencanaan keuangan jangka panjang sangat penting untuk mengamankan kontrak penerbangan dan akomodasi yang kompetitif di Arab Saudi serta menjaga keberlanjutan dana haji, sehingga manfaat subsidi terus dirasakan oleh jutaan calon jamaah yang masih dalam daftar tunggu.
Berita terkait: Jamaah haji Indonesia selesaikan puncak haji, pemerintah apresiasi ketertiban
Berita terkait: Jamaah haji Indonesia mulai pulang 1 Juni
Berita terkait: Indonesia dan Saudi bahas peningkatan keamanan untuk jamaah haji
Penerjemah: Citro Atmoko, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026