Pembangunan 2.603 unit rumah akan didanai penuh melalui skema Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan rumah permanen bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dimulai bulan ini.
Dia mengatakan pada tahap awal, sebanyak 2.603 unit rumah permanen telah disiapkan dan akan segera dibangun, meskipun penanganan bencana di wilayah terdampak masih dalam fase tanggap darurat.
“Saat ini, 2.603 unit rumah siap dibangun untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini bukan hunian sementara, tapi rumah permanen. Kami harap pembangunan dapat segera dimulai,” ujar Sirait dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Pembangunan 2.603 unit rumah tersebut akan dibiayai seluruhnya lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR), tanpa pakai dana APBN. Dari jumlah itu, 2.500 unit akan didanai Yayasan Buddha Tzu Chi, sedangkan sisanya 103 unit merupakan kontribusi pribadi dari sang Menteri Perumahan.
Tahap konstruksi awal akan dimulai di Sumatera Utara dengan groundbreaking direncanakan pekan ini, agar warga terdampak cepat mendapatkan hunian yang layak, aman, dan bermartabat.
Sirait juga menekankan perlunya fleksibilitas regulasi dengan tetap mematuhi hukum dan akuntabilitas.
“Regulasi tidak boleh menghalangi negara untuk menolong rakyatnya,” katanya.
Dia menambahkan telah mengusulkan kepada Menko PMK agar segera menggelar rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK, serta berkoordinasi dengan BPK dan BPKP.
“Lewat rakor ini, persoalan peraturan tanah bisa diselesaikan cepat. Kita harus kerja sesuai aturan, tapi juga gesit, karena itu arahan Presiden,” ucap Sirait.
Soal pemilihan lokasi relokasi, dia menekankan ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi. Pertama, kepastian hukum, yakni memastikan tanah bebas sengketa.
Kedua, kelayakan teknis, menjamin lokasi benar-benar aman dari risiko bencana seperti banjir dan longsor. Ketiga adalah aspek sosial ekonomi dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Perumahan bukan cuma bangunan. Kehidupan masyarakat juga yang direlokasi. Makanya akses ke sekolah untuk anak, tempat kerja orang tua, pasar, dan layanan dasar lain harus dipertimbangkan matang. Ekosistem hidup masyarakat harus jadi prioritas utama,” jelas Sirait.
Berita terkait: BNPB percepat hunian sementara untuk korban bencana Sumatra
Berita terkait: Akses darat ke Aceh Tengah dibuka kembali setelah rusak diterjang banjir dan longsor
Penerjemah: Aji Cakti
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025