Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal ini disampaikan Airlangga dalam acara Indonesia SEZ Business Forum 2024, Senin (9/12/2024).
Dalam acara tersebut, juga disebutkan bahwa aliran investasi yang masuk serta aktivitas industri dari 24 KEK yang telah ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Airlangga mengatakan, “Mengingat arahan Presiden dalam mengejar pertumbuhan ekonomi delapan persen, salah satu inisiatif yang dapat mewujudkan hal ini adalah melalui KEK.”
Di lain kesempatan, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai bahwa program pemerintah di bidang ekonomi membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari koalisi. Koordinator Nasional APPDESA, Rifaldi Utama, menyatakan bahwa partai koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota dewan dan kader, baik dari pusat maupun daerah, harus berkomitmen untuk menciptakan iklim berusaha yang positif untuk investasi.
Rifaldi menambahkan bahwa anggota dewan di tingkat kota dan kabupaten sebagai bagian dari koalisi seharusnya dapat menjadi motor penggerak untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kegiatan ekonomi di daerah masing-masing. Mereka juga diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Sebagai informasi, telah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Edwin Sumarga, turut hadir. Menurut APPDESA, kehadiran anggota partai koalisi dalam aksi tersebut dinilai menunjukkan ketidakpedulian terhadap program pemerintah di bidang ekonomi. Apalagi, jika aksi tersebut diduga ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama imbalan uang.
Rifaldi menekankan bahwa aksi demo dapat menghambat kegiatan ekonomi di sekitarnya. Jika anggota koalisi tidak mendukung kebijakan pemerintah secara tulus, maka saatnya bagi presiden untuk meninjau kembali koalisinya. Namun, Rifaldi berharap agar para petinggi partai dapat menentukan sikap untuk para anggota partai, terutama yang terpilih di dewan baik di tingkat pusat maupun daerah, agar dapat mengawal kebijakan pemerintah dengan baik.
Sebagai kesimpulan, penting bagi partai politik untuk mengganti legislator yang tidak sesuai dengan komitmen dan pandangan partai demi kepentingan negara.
(rca)