Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menekankan pentingnya kepatuhan ketat terhadap standar keamanan pangan oleh semua unit layanan pemenuhan gizi (SPPG)—dapur yang ditunjuk untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG)—untuk mencegah keracunan.
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menyatakan di Kota Malang, Jawa Timur, pada Minggu, “Kami sudah menetapkan prosedur operasional standar yang tidak bisa ditawar, termasuk syarat untuk dapur hanya menggunakan air kemasan galon dalam memasak untuk memastikan kebersihan.”
Dia menekankan standar kebersihan, dengan mencatat bahwa semua SPPG diwajibkan tidak hanya mencuci tetapi juga mensterilisasi baki makanan setelah dipakai.
Sanjaya menambahkan bahwa BGN telah bermitra dengan asosiasi koki untuk memberikan bimbingan bagi para penangan makanan yang bekerja di SPPG yang telah beroperasi kurang dari dua bulan.
Asosiasi akan mengerahkan koki profesional untuk meningkatkan kapasitas pengelola dapur dalam menyiapkan makanan bergizi sambil mempertahankan standar kebersihan dan kesehatan yang tinggi, begitu kata dia.
Dia juga meyakinkan publik bahwa lembaganya melakukan evaluasi rutin terhadap semua SPPG untuk memastikan kepatuhan terhadap standar memasak, keamanan, dan distribusi yang bertujuan mencegah insiden keracunan makanan.
Selain itu, BGN telah menangguhkan beberapa SPPG yang dicurigai lalai setelah gagal memenuhi standar-standar ini, yang diduga menyebabkan masalah kesehatan di antara penerima MBG. Penyeliidikan terhadap dapur-dapur ini masih berlangsung.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejak diluncurkan pada Januari 2025, program MBG telah membagikan sekitar 1,4 miliar porsi makan kepada hampir 37 juta anak sekolah, ibu menyusui, wanita hamil, dan balita di seluruh Indonesia.
Pencapaian ini didukung oleh sekitar 12 ribu SPPG yang didirikan oleh BGN dan mitranya, termasuk Polri. Jumlah dapur ini akan ditambah lagi untuk memenuhi target melayani 83 juta penerima manfaat pada awal 2026.
Untuk memperkuat keamanan pangan menyusul laporan keracunan terkait MBG, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk menyusun peraturan presiden yang mewajibkan standar keamanan lebih ketat dan menyelenggarakan pelatihan teknis bagi penangan makanan.