Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk memberikan insentif bagi warga kelas menengah untuk membantu mereka mengelola potensi dampak ekonomi kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang direncanakan untuk 2025.
“Kemarin, pemerintah mengumumkan paket insentif yang diharapkan dapat membantu warga kelas menengah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada media pada Selasa.
Ia menekankan bahwa kebijakan PPN 12 persen sesuai dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia mencatat bahwa untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan harapan, pemerintah akan menawarkan insentif berupa diskon harga untuk beberapa komoditas tertentu.
Hartarto menyebutkan adanya diskon listrik 50 persen untuk rumah dengan daya listrik 2.200 VA atau di bawahnya.
“Jumlah penerima manfaat akan sangat besar, hampir 81,4 juta, atau 97 persen dari total konsumen listrik. Saya yakin insentif seperti itu akan meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan,” jelasnya.
Pada hari Senin, pemerintah menetapkan bahwa rencana kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan efektif mulai 1 Januari 2025.
“Keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Ketentuan Perpajakan. Sesuai jadwal, PPN akan naik menjadi 12 persen mulai 1 Januari tahun depan,” ujar Hartarto dalam konferensi pers tentang paket kebijakan ekonomi di Jakarta.
Ia mencatat bahwa beberapa komoditas pokok akan tetap bebas PPN, seperti beras, daging ayam, telur ayam, daging sapi, gula, cabai, dan bawang merah.
Pemerintah akan menanggung 1 persen PPN pada beberapa barang pokok, seperti tepung terigu dan minyak goreng bersubsidi, sehingga tarif PPN untuk produk-produk tersebut tetap 11 persen.
Berita terkait: Indonesia memberikan diskon listrik 50 persen di tengah kenaikan PPN
Berita terkait: Pemerintah akan menanggung kenaikan PPN 1 persen untuk 3 komoditas: Menteri
Translator: Livia K, Tegar Nurfitra
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024