Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
Ia menyampaikan hal tersebut saat memantau musyawarah tentang pengembangan desa khusus di Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Selasa.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada pemerataan pembangunan untuk semua,” ujarnya dalam pernyataan.
Menurut Sugiarto, Presiden ingin semua program, terutama di bidang pangan, pendidikan, ekonomi, dan pertanian, berdampak langsung pada masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.
Untuk melaksanakan arahan tersebut, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa di berbagai daerah.
Koperasi ini diharapkan menjadi sarana kolaborasi yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi lokal, berdasarkan potensi dan kesepakatan warga.
Dalam operasionalnya, koperasi akan diberikan akses pinjaman dengan plafon Rp3 miliar (sekitar US$184.225) per koperasi.
Wakil menteri menegaskan bahwa koperasi harus dikelola secara profesional dan menjunjung inklusivitas dengan melibatkan warga setempat sebagai anggota.
Ia menyatakan bahwa persatuan dan transparansi dalam manajemen adalah kunci keberhasilan program ini.
Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa, seperti tabungan, pinjaman, dan layanan klinik.
Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk mempercepat pendirian 80 ribu koperasi desa di seluruh Indonesia.
Ia juga membentuk satgas khusus untuk mempercepat pembentukan koperasi ini di seluruh Indonesia, yang dipimpin oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan.
Berita terkait:
Koperasi desa kurangi kesenjangan ekonomi: Menteri
Berita terkait:
Prabowo rencanakan koperasi desa sebagai pusat kebutuhan pokok
Penerjemah: Narda Margaretha, Raka Adji
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025