Kita hanya punya satu harapan: perbaikan dalam pengelolaan haji, Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan harapan pemerintah bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang sedang berlangsung akan meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji.
Selama beberapa hari terakhir, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pembahasan intensif untuk menyelesaikan RUU Haji, yang diharapkan bisa disahkan dalam rapat paripurna DPR di Jakarta pada Selasa (26 Agustus).
“Kita cuma punya satu harapan: perbaikan dalam manajemen haji,” ujarnya kepada wartawan ketika ditanya tentang RUU tersebut di sela sebuah acara lari di Jakarta pada Minggu.
Hadi, yang juga menjabat sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto, tidak berkomentar lebih jauh mengenai proses legislatifnya. Ia hanya mengatakan, “Rancangan undang-undangnya sedang diselesaikan oleh DPR.”
Pada Sabtu (23 Agustus), Komisi VIII DPR menggelar rapat terbuka singkat selama 20 menit dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengumpulkan masukan atas revisi tersebut, dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat tertutup dengan pemerintah.
Berita terkait: Perubahan BP Haji menjadi kementerian sejalan dengan visi Presiden
Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah usulan mengubah Badan Pengelola Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji dan Umrah—sebuah rencana yang telah dikonfirmasi oleh Menkum HAM, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, dan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang.
Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari rencana besar Presiden Prabowo untuk memindahkan pengelolaan haji dan umrah dari Kementerian Agama ke BP Haji mulai tahun depan.
Selain perubahan kelembagaan, para anggota dewan dan pemerintah juga membahas kemungkinan memperbolehkan non-Muslim untuk menjadi petugas haji, khususnya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di daerah-daerah di Indonesia yang mayoritas penduduknya non-Muslim.
Usulan penting lainnya adalah mengalihkan kewenangan menentukan kuota haji di tingkat kabupaten dan kota dari gubernur kepada menteri haji.
Berita terkait: Usulan perbaikan haji Prabowo diterima Arab Saudi: menteri
Berita terkait: Arab Saudi dorong integrasi sistem informasi Haji dan Umrah
Berita terkait: Kepala BP Haji siap untuk perubahan kelembagaan menjadi kementerian
Penerjemah: Genta T, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2025