Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui arahan dari pemerintah pusat untuk menghentikan operasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, khususnya di zona 4A.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta penghentian praktik pembuangan terbuka di Bantargebang pasca kejadian longsor.
“Untuk zona 4, kami sudah melaksanakan arahan dari Menteri Lingkungan Hidup,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa.
Dia menjelaskan, aktivitas pembuangan terbuka di zona 4A telah dihentikan, sementara zona 2 dan 3 tetap beroperasi untuk menangani sampah Jakarta.
Selain itu, pemerintahnya juga menyiapkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di kawasan Bantargebang. Proyek ini diperkirakan membutuhkan lahan sekitar 8 hingga 10 hektar.
Sebelumnya, Menteri Nurofiq menyatakan insiden longsor di TPA Bantargebang pada Minggu (8 Maret) merupakan peringatan keras bagi Pemprov DKI untuk menghentikan pembuangan terbuka. Dia juga menyerukan semua pihak turut memperbaiki kondisi.
“Kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika pengelolaan dilakukan sesuai aturan. Insiden Bantargebang harus jadi pelajaran untuk segera berbenah, demi keselamatan hidup manusia dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Dia mengatakan, longsor yang menewaskan lima orang itu adalah bukti kegagalan sistemik pengelolaan sampah di Jakarta dan tak boleh lagi ditoleransi.
Sebelum insiden terbaru, longsor juga pernah terjadi di TPA Bantargebang pada tahun 2003 dan runtuhnya zona 3 di tahun 2006, yang menelan korban jiwa dan mengubur puluhan pemulung.
Selanjutnya, pada Januari 2026, fondasi di TPA Bantargebang ambles, menyeret tiga truk sampah ke dasar sungai. Ini diikuti runtuhnya lagi tumpukan sampah pada Maret 2026.
Selain itu, Pemprov DKI secara bertahap beralih mengelola sampah ke fasilitas baru pengolah sampah jadi bahan bakar di Jakarta Utara, yang dirancang untuk mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan mengurangi tekanan ke TPA Bantargebang yang sudah kelebihan beban.
“Kami saat ini sedang melakukan commissioning fasilitas Rorotan. Harapannya, cepat selesai sehingga Rorotan bisa beroperasi normal,” kata Pramono pada Senin (9 Maret).
Dia menambahkan, bahkan dengan kapasitas sebagian, “1.000 ton per hari sudah sangat baik untuk operasional Rorotan saat ini dan akan mengurangi sampah secara signifikan, mungkin sekitar 1.000–1.500 ton.”
Pabrik Refuse-Derived Fuel (RDF) Rorotan diharapkan dapat memotong volume sampah yang dikirim ke Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, dimana sampah yang masuk mencapai 7.400–8.000 ton setiap harinya.
Berita terkait: Hujan deras tingkatkan bahaya longsor lanjutan di Bantargebang: BNPB
Berita terkait: Jakarta targetkan 1.000 ton per hari di RDF Rorotan untuk kurangi sampah Bantargebang
Berita terkait: Longsor di TPA Bantargebang tewaskan 5, 4 masih hilang
Penerjemah: Lifia Mawaddah Putri, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026