Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk mempercepat penyaluran dana tanggap darurat penanggulangan bencana agar terhindar dari penundaan birokrasi.
Dalam rapat koordinasi di Jakarta pada Rabu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini hanya memiliki dana sekitar Rp4,3 triliun, yang jumlahnya masih dibawah kebutuhan untuk upaya tanggap darurat.
Ia menekankan, Kementerian Pekerjaan Umum seharusnya tidak melakukan pekerjaan lapangan jika sumber dananya masih belum jelas.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran tanggap darurat kementeriannya seakan hilang setelah dananya dialihkan ke alokasi BNPB berdasarkan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dia meminta alokasi anggaran terpisah, mengingat BNPB tetap membutuhkan bantuan kementeriannya untuk penanganan bencana di daerah lain selain Sumatra, yang baru-baru ini dilanda banjir dan tanah longsor parah.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran kementerian yang ada, akan sulit melakukan upaya tanggap darurat di wilayah lain,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Dasco meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencari sumber pendanaan lain, karena Bappenas belum menyetujui usulan alokasi dana tanggap darurat tersebut.
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam rapat menyatakan akan bertanggung jawab untuk menyetujui penggunaan dana tanggap darurat sementara menunggu persetujuan Bappenas.
Dasco kemudian memastikan bahwa dana untuk kegiatan tanggap darurat yang berjalan akan diambil dari sumber lain dibawah koordinasi Sekretaris Negara.
Berita terkait: Kementerian butuh US$31 juta untuk pulihkan unit kesehatan terdampak bencana
Berita terkait: Anggaran rehab pascabencana Sumatra capai Rp 2 triliun: Pemerintah
Penerjemah: Bagus Ahmad Rizaldi, Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026