Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan prosedur operasional standar (SOP) untuk pengendalian inflasi.
SOP akan menguraikan langkah-langkah pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka panjang, kata Tomsi Tohir, sekretaris jenderal pelaksana kementerian itu, dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.
Dia menambahkan bahwa program-program yang mengatasi isu-isu jangka panjang dan pencegahan belum begitu luas.
“Dengan mengacu pada pengalaman dari pertemuan mingguan kami selama dua tahun terakhir, kami percaya setiap wilayah harus memiliki rencana konkret, seperti SOP,” katanya.
Sejak September 2022, kementerian telah mengadakan pertemuan koordinasi pengendalian inflasi setiap minggu dengan pemerintah daerah.
Tohir menyoroti berbagai pencapaian dalam dua tahun terakhir, termasuk penyelesaian masalah pupuk, imunisasi, dan pengumpulan data lahan sawah.
Namun, evaluasi program pengendalian inflasi tetap penting, terutama untuk wilayah-wilayah tanpa SOP ketika tingkat inflasi berubah.
Tohir menjelaskan bahwa lokasi bukanlah faktor penentu dalam pengendalian inflasi. Dia menyebutkan Indonesia bagian timur, khususnya Papua, di mana tidak semua wilayah memiliki tingkat inflasi tinggi, meskipun beberapa wilayah di bagian barat melebihi rata-rata nasional sebesar 2,51 persen.
“Di sini, kita bisa melihat yang di atas 2,51 persen: Bali, Sulawesi Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Aceh, Maluku Utara, Jambi, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, Maluku, Bengkulu, Papua Barat, Gorontalo, dan Sumatra Barat,” katanya.
Dia menekankan bahwa tantangan transportasi dan cuaca tidak boleh menghambat upaya dan mendorong pemerintah daerah untuk proaktif mengatasi masalah-masalah ini.
Berita terkait: Wilayah didorong untuk memperkuat kerja sama guna mengoptimalkan pengendalian inflasi
Berita terkait: Wilayah didorong untuk bekerja sama dengan produsen pangan untuk mengendalikan inflasi
Translator: Narda Margaretha, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak cipta © ANTARA 2024