Pemerintah pusat menargetkan untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai untuk Petani (BLP) pada tahun 2026, menurut wakil menteri bidang kemaritiman dan sumber daya alam di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Vivie Yulaswati.
BLP, yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah, merupakan hasil dari transformasi kebijakan subsidi pupuk.
Selama diskusi di sini pada hari Rabu, Yulaswati menginformasikan bahwa pemerintah akan menguji mekanisme tersebut tahun depan.
Dia mengatakan bahwa program BLP adalah bagian dari transformasi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Transformasi subsidi akan terutama dilakukan dalam hal distribusi: melalui program BLP, bantuan akan diberikan langsung kepada petani.
“Pada intinya, kami ingin mereformasi subsidi dari (distribusi kepada) produsen menjadi individu,” jelasnya.
Akan ada beberapa perubahan dalam distribusi subsidi pupuk. Pertama, dalam kebijakan baru ini, petani akan mendapatkan transfer tunai langsung, berbeda dengan sebelumnya, ketika bantuan yang diberikan berupa subsidi barang.
Kedua, dalam program BLP, penerima manfaat akan berbasis individu, sedangkan dalam kebijakan subsidi pupuk sebelumnya, penerima manfaat berbasis kelompok.
“Kami menggunakan sumber data yang telah dikembangkan, dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan dikelola oleh kementerian, yaitu Regsosek (data Registrasi Sosial Ekonomi),” katanya.
Ketiga, dalam kebijakan baru ini, kebutuhan subsidi pupuk akan disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman.
Keempat, sementara pemerintah menekankan bantuan berdasarkan volume pupuk yang disubsidi sebelumnya, dalam kebijakan BLP, penekanan akan diberikan pada hasil produksi, produktivitas petani, dan keberlanjutan pertanian.
Dia berharap bahwa dengan transformasi kebijakan subsidi, distribusi bantuan pemerintah akan menjadi lebih efisien dan meningkatkan produktivitas petani melalui fleksibilitas dalam pembelian pupuk.
Program BLP juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan petani skala kecil melalui penargetan yang lebih baik dan transformasi pembayaran ke metode elektronik.
Program BLP direncanakan akan diuji coba di kabupaten Belitung Timur dan Belitung di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
Berita terkait: Kementerian menyiapkan duta muda untuk mendukung regenerasi petani
Berita terkait: Indonesia mengalihkan anggaran Rp7 triliun untuk membantu petani melawan kekeringan
Berita terkait: Bulog menyerap 120.000 ton gabah dari petani lokal
Translator: Bayu Saputra, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024