Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa operasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia tahun 2025 secara resmi telah berakhir, meski pihak berwenang masih tetap waspada di beberapa daerah yang berisiko tinggi.
“Walaupun dua provinsi memperpanjang status siaga karhutla mereka sampai November, secara keseluruhan, kami secara resmi bisa nyatakan operasi pengendalian karhutla tahun 2025 sudah selesai,” kata Antoni dalam konferensi pers di kantor Kementerian pada hari Senin.
Kedua provinsi tersebut—Riau dan Sumatera Selatan—telah memperpanjang masa siaga mereka hingga akhir November melalui surat keputusan gubernur. Kementerian akan terus mengkoordinasi upaya mitigasi di wilayah-wilayah ini.
Menteri Antoni menegaskan bahwa meskipun operasi pengendalian resmi telah berakhir, pemerintah tetap waspada di enam provinsi prioritas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Hingga tahun 2025, Kementerian Kehutanan mencatat total 213.984 hektare area terdampak karhutla, turun dari 376.805 hektare pada tahun 2024.
Angka ini juga menandai penurunan yang signifikan dibandingkan 2,6 juta hektare pada tahun 2015 dan 1,6 juta hektare pada tahun 2019.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan bahwa luas area yang terdampak tahun ini menunjukkan bahwa karhutla sekarang sudah dapat dikendalikan.
Dia mengaitkan kemajuan ini dengan koordinasi yang efektif antar kementerian dan lembaga di bawah satuan tugas yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Satuan tugas tersebut telah dibubarkan dua minggu yang lalu.
“Tahun ini, BNPB mengerahkan lebih sedikit sumber daya—hanya 12 helikopter patroli dan 18 unit water-bombing—dibandingkan dengan lebih dari 40 unit pada tahun 2023 dan 2024,” tambah Suharyanto.