Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan bertemu dengan perwakilan dari berbagai organisasi mahasiswa pada hari Kamis (4 September) untuk mendengar tuntutan dan aspirasi mereka.
Menurut dia, kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tetapi dia belum dapat memastikan pejabat yang akan bertemu dengan para mahasiswa.
“Kami baru saja berbicara melalui WhatsApp dengan pemerintah. Kalian akan diterima oleh pemerintah pada hari Kamis,” kata Ahmad saat audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Indonesia di kompleks parlemen Jakarta, Rabu.
Menurut dia, tuntutan dari berbagai kelompok mahasiswa juga perlu disampaikan langsung ke pemerintah, karena pemerintah dan DPR perlu berkoordinasi untuk menangani beberapa masalah.
Dia menyebutkan, tuntutan mahasiswa yang memerlukan kerjasama antara DPR dan pemerintah termasuk pembentukan tim investigasi terkait dugaan makar dan tuntutan untuk mempercepat RUU Penyitaan Aset.
“Dan juga tuntutan pengurangan pajak yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan DPR,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa tuntutan dan keprihatinan berbagai kelompok mahasiswa dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai lembaga eksekutif.
Di sisi lain, DPR akan menindaklanjuti tuntutan dan kritik dari kelompok-kelompok mahasiswa tersebut. Berbagai tuntutan akan diringkas oleh DPR, ditindaklanjuti secepatnya, dan diumumkan ke publik.
“Nanti, kita bisa bahas apa saja tuntutan dan kekhawatiran dari kalian semua, mengenai berbagai isu, seperti perpajakan, isu lainnya, dan BUMN, akan disampaikan,” ujar Mustopa.
Protes di seluruh Indonesia terjadi pekan lalu, dipicu oleh kemarahan publik atas rencana tunjangan perumahan bulanan sebesar Rp50 juta untuk anggota DPR, yang dianggap banyak orang berlebihan di tengah tingginya biaya hidup dan ekonomi yang lemah.
Situasi diperburuk oleh beberapa komentar anggota dewan yang dianggap tidak sensitif dan tidak memahami keadaan, seperti membandingkan diri dengan buruh kasar, menyebut pengunjuk rasa “bodoh,” dan membenarkan tunjangan dengan alasan jarak tempuh mereka yang jauh.
Berita terkait: Menteri Hukum lihat DPR kunci percepat RUU Penyitaan Aset
Berita terkait: Komisi I DPR batalkan kunjungan luar negeri karena moratorium
Berita terkait: Majelis Ulama Indonesia puji respons cepat Prabowo atas protes