Pemerintah akan audit dan rehabilitasi pondok pesantren yang berisiko roboh melalui satgas baru, kata Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada Kamis.
“Kita akan lakukan ini bersama-sama. Pemda akan prioritaskan sekolah yang paling rentan, biasanya yang sudah lemah karena usia atau perbaikan tambal sulut yang tidak memenuhi standar bangunan,” ujar Muhaimin dalam pernyataan di Jakarta.
Satgas Pengembangan Pondok Pesantren dibentuk setelah robohnya aula salat di Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur baru-baru ini. Tragedi ini terjadi saat pekerjaan renovasi, menjebak ratusan santri di bawah reruntuhan.
Muhaimin mengatakan satgas dibentuk untuk mencegah kejadian serupa dan memastikan keamanan pesantren di seluruh Indonesia.
Satgas akan menyelidiki laporan masyarakat dan melakukan inspeksi langsung untuk menilai kondisi struktur bangunan sekolah.
Satgas ini melibatkan Kemenko PMK, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan pemerintah daerah.
“Karena ini menyangkut kemampuan teknis, Kementerian PUPR yang akan memimpin,” kata Muhaimin.
Pada akhir tahun 2025, satgas bertujuan menyelesaikan renovasi pada sekolah yang diidentifikasi rentan secara struktur setelah audit nasional.
Indonesia diperkirakan memiliki 40.000 pondok pesantren, banyak yang sudah berusia puluhan tahun dan belum pernah menjalani evaluasi atau peningkatan keamanan yang layak.
Muhaimin menyerukan semua instansi terkait untuk mendukung kerja satgas agar audit dan upaya rehabilitasi bisa berjalan cepat dan efektif.
“Satgas terus bertindak proaktif, mengantisipasi risiko, mendeteksi masalah, dan merespons dengan cepat berdasarkan data dan laporan masyarakat,” ujarnya.
Pihak berwenang berjanji untuk memperkuat standar keamanan bangunan untuk pesantren setelah tragedi Sidoarjo, yang menyoroti kebutuhan mendesak akan pengawasan yang lebih kuat dan fasilitas yang lebih aman bagi santri di seluruh negeri.