Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya bahwa pendirian PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus untuk ekspor sumber daya alam akan berdampak positif pada bursa saham Indonesia.
DSI dinilai punya potensi untuk ningkatin profitabilitas perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdaftar di bursa, karena keuntungan yang sebelumnya dinikmati investor asing akan lebih adil tercermin pada pemegang saham domestik, jelasnya.
“Potensi perusahaan Indonesia di bursa saham sebenarnya bakal positif. Soalnya keuntungan yang sebelumya diambil oleh pemegang saham utama mereka, mungkin pemain asing, sekarang akan tercermin secara adil di pemegang sahamnya,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
“Kalo saya tidak salah, profitabilitas mereka setidaknya harus berlipat ganda,” tambahnya.
Dia menganggap pendirian DSI sebagai momentum positif bagi investor pasar modal.
“Ini berita bagus untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa, jadi keuntungan bakal naik drastis,” ujar Purbaya.
DSI didirikan berdasarkan temuan pemerintah tentang tingginya praktik under-invoicing dan transfer pricing di sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun.
Praktik-praktik ini dinilai berdampak pada penerimaan negara dari pajak, royalti, dan devisa, bahkan mempengaruhi validitas data perdagangan nasional—yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, lembaga pengelola dana abadi Indonesia Danantara mendirikan DSI sebagai platform yang akan memantau transparansi transaksi ekspor, mulai dari volume dan harga hingga mekanisme pengiriman komoditas.
Pemerintah akan mulai menerapkan tahap awal mekanisme ini dari Juni hingga Desember 2026, yang mewajibkan pelaporan komprehensif semua transaksi ekspor sumber daya alam ke DSI.
Pada tahap ini, perusahaan eksportir diwajibkan melaporkan rincian transaksi terlebih dahulu agar pemerintah bisa mengevaluasi apakah harga yang tercantum sesuai dengan indeks pasar global dan merupakan harga yang wajar.
Danantara menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat perdagangan, melainkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka antara penjual, pembeli, dan pemerintah sesuai dengan mekanisme pasar internasional.
Mulai Januari 2027, pemerintah akan menerapkan transaksi ekspor melalui platform digital yang disiapkan Danantara untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat pengawasan perdagangan komoditas nasional.
Pemerintah juga menyediakan masa transisi dan evaluasi bertahap selama beberapa bulan ke depan untuk memastikan penerapan sistem baru berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.
Melalui pendirian DSI, pemerintah berharap perdagangan komoditas sumber daya alam Indonesia menjadi lebih transparan, sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional dan memperbaiki manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat.