Jakarta (ANTARA) – Indonesia telah merevisi Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional Kedua (SNDC), memajukan target puncak emisinya menjadi tahun 2030, demikian diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup pada Jumat.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan SNDC yang diperbarui mencakup dua skenario Rendah Karbon yang Kompatibel dengan Persetujuan Paris (LCCP), yang memproyeksikan penurunan emisi sebesar 8 hingga 17,5 persen.
“Indonesia tetap berkomitmen pada janji pengurangan emisi untuk memimpin transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Nurofiq di Jakarta.
Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) 2022 sebelumnya memperkirakan total emisi mencapai 1.953 juta ton setara CO2 pada tahun 2030.
Nurofiq menekankan bahwa penguatan kebijakan dalam negeri menjadi dasar bagi ekonomi hijau yang kompetitif, dan menambahkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dapat meningkatkan peran Indonesia di pasar karbon global.
Sektor kehutanan, katanya, akan memainkan peran yang semakin sentral dalam pengurangan emisi, sementara sektor energi membutuhkan waktu lebih lama untuk bertransisi. Inisiatif kini berfokus pada pengelolaan 12,7 juta hektar untuk memajukan ekonomi hijau berbasis hutan.
Berita terkait: Indonesia akan ajukan SNDC sebelum Sidang Majelis Umum PBB
Utusan Khusus Presiden Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Sumitro Djojohadikusumo, menekankan kolaborasi internasional sebagai kunci untuk mencapai target.
“Indonesia memperluas akses pasar global dan meningkatkan kredibilitas unit karbon nasional melalui Perjanjian Saling Pengakuan dengan mitra termasuk Jepang, Gold Standard, dan Verra,” ujarnya.
Kementerian menyatakan bahwa Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Brasil akan mengusung tema “Mempercepat Aksi Nyata Pencapaian Net Zero melalui Karbon Berintegritas Tinggi Indonesia.”
Paviliun tersebut akan mempertemukan pembuat kebijakan dan pelaku pasar karbon untuk memperkuat ekosistem perdagangan karbon yang berkelanjutan.
Dari tahun 2015 hingga 2024, Indonesia memulihkan lebih dari dua juta hektar lahan, mengurangi kebakaran hutan sebesar 19,6 persen.
Sektor kehutanan memperoleh USD 499,8 juta dalam Pembayaran Berbasis Hasil, dengan USD 340,7 juta yang telah dicairkan, termasuk USD 103,8 juta dari Green Climate Fund melalui UNDP.
Aksi iklim merupakan bagian dari program Astacita di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang bertujuan memajukan pembangunan berkelanjutan sambil mengurangi risiko lingkungan.
Berita terkait: Dekarbonisasi sektor energi lebih tinggi dari target: kementerian
*Reporter: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025*