Pembangunan ibu kota baru Indonesia, Nusantara, berjalan sesuai rencana, kata ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani.
“Pembangunan Nusantara berjalan sesuai rencana untuk menjadi pusat pemerintahan pada tahun 2028,” kata Muzani di sini pada Sabtu sambil mengomentari alokasi Rp48,8 triliun (sekitar US$2,98 miliar) dari pemerintah untuk memajukan pembangunan ibu kota baru tersebut.
Sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk menyelesaikan kompleks legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukung kota, serta memulai fase kedua Kota Nusantara.
Menurut Muzani, kemajuan pembangunan diharapkan dapat menghilangkan keraguan investor terkait pembiayaan pembangunan Nusantara.
Ia juga optimis bahwa ibu kota baru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ketua MPR mengatakan bahwa selain menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan politik, Nusantara juga akan menjadi pusat peradaban di mana keputusan penting diambil.
“Mengumpulkan orang dari nol, dengan atmosfer baru, kehidupan baru—ini yang harus kita pikirkan agar Nusantara dapat menjadi pusat perhatian baru, pusat pemerintahan, politik, dan peradaban,” tambah Muzani.
Sebelumnya, Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, melaporkan bahwa dalam tahap awal (2022–2024), pemerintah menginvestasikan Rp89 triliun dari anggaran negara untuk membangun infrastruktur kunci di kota tersebut.
Infrastruktur tersebut meliputi jalan tol, menara hunian, sanitasi, dan kantor.
Selain itu, hingga September 2024, setidaknya Rp58,41 triliun investasi dari sektor swasta juga telah terjamin untuk pembangunan kota tersebut.
Berita terkait: OIKN akan mempercepat pembangunan ibu kota baru dengan anggaran Rp48,8 triliun disetujui
Penerjemah: Fath Putra Mulya, Yashinta Difa
Editor: Bayu Prasetyo
Hak cipta © ANTARA 2025