Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa kebijakan dan program kementeriannya fokus pada peningkatan daya saing dan produktivitas melalui pelatihan vokasional inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan pengembangan SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Jumat lalu.
Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menyediakan pelatihan vokal, kementerian telah membangun sinergi dengan 19 kepala daerah, sektor usaha dan industri (DUDI), serta perguruan tinggi, jelasnya.
Kolaborasi ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Balai Pelatihan Vokasional Makassar dan 19 bupati/wali kota dari provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Penandatanganan ini dihadiri oleh perwakilan dari dunia usaha dan akademisi, termasuk Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin; Institut Teknologi Pertanian Takalar; Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan; serta Kadin Sulawesi Tenggara.
Sementara itu, Agung Nur Rohmad, direktur jenderal pelatihan vokasi dan pengembangan produktivitas di kementerian, menyebutkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi yang dibuka oleh Menteri Yassierli di Balai Pelatihan Vokasi Makassar diikuti oleh 176 peserta.
Pelatihan ini terdiri dari 11 paket pelatihan dan sembilan program pelatihan.
Program tersebut meliputi pelatihan bisnis dan manajemen, teknik pengelasan, teknik elektronika, teknik manufaktur, teknik kecantikan, teknik pendingin, teknologi fashion, teknik otomotif, dan konstruksi.
Di sisi lain, La Ode Haji Polondu, kepala Balai Pelatihan Vokasi Makassar, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, serta universitas.
Kolaborasi ini dapat berdampak positif pada upaya menciptakan tenaga kerja terampil dan siap kerja, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan, katanya.
“Oleh karena itu, isu ketenagakerjaan, terutama kompetensi calon pekerja dan penanganan masalah pengangguran, harus diselesaikan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta sektor industri dan bisnis,” tambahnya.
Penerjemah: Arnidhya Nur Zhafira, Martha Herlinawati Simanjunt
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025