Jumat, 13 Juni 2025 – 09:32 WIB
Jakarta, VIVA – Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gudfan Arif membantuh tuduhan tentang adanya aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat ke PBNU. Gudfan Arif menyebut tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang sangat kejam.
Baca Juga:
Perkuat Ekosistem, Indonesia Buka Jalan Menuju Pusat Syariah Global
“Itu tuduhan yang sangat keji,” kata Gus Gudfan dalam keterangannya, Jumat, 13 Juni 2025.
PT Gag Nikel, Anak Usaha PT Antam Tbk.
Baca Juga:
PBNU Dukung Visi Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah Global
Gus Gudfan menjelaskan bahwa posisi KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) sebagai komisaris di PT Gag Nikel adalah urusan pribadi. Ia menegaskan bahwa NU tidak pernah menempatkan pengurusnya di perusahaan pemerintah maupun swasta.
Lebih lanjut, Gus Gudfan menyatakan bahwa PT Gag bukan milik PBNU. PT Gag merupakan salah satu anak perusahaan BUMN, PT Antam.
“Kebetulan salah satu komisarisnya adalah warga NU. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan PBNU,” ujarnya.
Tuduhan dan Bantahan
Dalam keterangan tertulis, disebutkan bahwa tuduhan PBNU menerima dana dari PT Gag Nikel berasal dari akun TikTok @tanpadusta. Akun itu menyebutkan Ananda Tohpati, yang dikenal sebagai Andes “Kancil”, bertanggung jawab atas pengawasan operasi lima perusahaan di Raja Ampat.
Menurut akun tersebut, Ananda mengumpulkan donasi Rp55 miliar per bulan dari setiap perusahaan, atau total Rp275 miliar per bulan (Rp3,3 triliun per tahun). Dana itu diklaim disalurkan ke jaringan tertentu, termasuk PBNU melalui Gus Fahrur.
Gus Fahrur membantah keras tuduhan ini.
“Ini fitnah. Tidak ada sama sekali sumbangan ke PBNU. Saya jamin 1.000 persen hoaks,” tegasnya.
Pernyataan Gus Yahya
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sebelumnya menyatakan bahwa PBNU tidak ikut campur dalam urusan pribadi pengurusnya.
“Saya ini Ketua Umum PBNU, tapi saya juga kiai pesantren. Pengurus PBNU bisa punya beragam profesi, jadi jangan heran jika ada yang jadi pengusaha,” kata Gus Yahya.
Baca Juga:
ISNU Sebut Badan Penerimaan Negara Bisa Jadi Solusi Atasi Defisit APBN