Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menyusun strategi untuk memperkuat diplomasi parlemen dan transparansi, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan nasional dari forum internasional, kata seorang anggota dewan senior pada Minggu.
Ravindra Airlangga, Ketua Komite Organisasi Internasional DPR, mengatakan rekomendasi dari komite harus menghasilkan tindakan nyata yang meningkatkan kinerja DPR dan melayani kepentingan publik.
“Kami mengidentifikasi cara untuk menyelaraskan peran DPR dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia—terlibat secara global tanpa tertarik ke dalam blok kekuatan,” kata Airlangga dalam pernyataan tertulis.
“Ini membantu menjaga kedaulatan kebijakan sambil memperluas peluang diplomatik,” ujarnya.
Pada Jumat, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR meluncurkan Buku Rekomendasi yang menguraikan strategi untuk keterlibatan internasional dan pemerintahan terbuka. Acara berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Berita terkait: Prabowo’s UN debut: A milestone for Indonesia’s global diplomacy
Dokumen tersebut mencakup usulan untuk memperkuat kehadiran global Indonesia, meningkatkan transparansi, memperbaiki tata kelola, dan menyelaraskan undang-undang dengan standar internasional.
Airlangga mengatakan reformasi hukum, seperti merevisi Undang-Undang Statistik dan meratifikasi Konvensi Anti-Penyuapan OECD, sangat penting untuk menarik investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menekankan perlunya keterbukaan parlemen yang lebih besar, mendorong DPR untuk membuat informasi lebih mudah diakses publik.
“Bahkan upaya sederhana seperti menerbitkan ringkasan pasca-rapat dapat memperluas akses publik dan menghasilkan umpan balik yang berharga,” katanya.
Menurut Airlangga, komite Organisasi Internasional (OI) dan Open Government Parliament (OGP) memainkan peran yang saling melengkapi—meningkatkan posisioning internasional Indonesia sambil memupuk transparansi dan partisipasi di dalam negeri.
“Kami ingin rekomendasi ini tidak hanya menjadi laporan formal. Ini harus menjadi pedoman yang nyata dan dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.
Berita terkait: DPR highlights Melanesian countries’ solidarity in meet with PNG
Penerjemah: Fath, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025