Governance adalah seni mengelola kekurangan, dengan dilema yang tak terhindarkan dihadapi dalam setiap keputusan memilih antara idealisme dan pragmatisme. Selama masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk menyederhanakan pengeluaran negara, mengurangi pemborosan, dan memperkuat dasar fiskal. Namun, beliau membentuk kabinet dengan jumlah menteri tambahan yang lebih besar dari pemerintah sebelumnya, yang mengakibatkan peningkatan pengeluaran anggaran negara.
Di bidang ekonomi, efisiensi sering dilihat sebagai cerminan dari tata kelola yang sehat. Anggaran yang dirancang dengan hati-hati mencerminkan ketegasan dan tanggung jawab fiskal, menghindari pemborosan dan memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Komitmen efisiensi anggaran ditetapkan untuk menunjukkan dedikasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang cermat, terutama mengingat ketidakpastian pasca pandemi, krisis energi, dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.
Namun, pembentukan kabinet yang sangat besar tidak sejalan dengan inisiatif efisiensi tersebut. Pada 21 Oktober 2024, presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Merah Putih, yang terdiri dari 48 menteri, lima kepala lembaga, dan 59 wakil menteri, sehingga totalnya mencapai 112 pejabat, menjadikannya salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia. Tujuan Prabowo untuk menghemat Rp306 triliun (USD18 miliar) dari anggaran negara terganggu oleh biaya anggota kabinet. Biaya ini dianggap menghambat upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Langkah-langkah untuk mencapai efisiensi meliputi pemotongan anggaran perjalanan, pengurangan alat tulis kantor hingga 90 persen, dan pembatalan program-program non-esensial. Salah satu kementerian yang sangat terkena dampak dari kebijakan efisiensi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp8 triliun (USD474 juta).
Pemotongan ini termasuk pengurangan besar-besaran pada pos alat tulis kantor, suatu langkah yang mungkin terlihat sepele namun dapat berpotensi memengaruhi operasi sehari-hari sekolah. Kementerian Pekerjaan Umum juga menghadapi pemotongan anggaran lebih dari 70 persen, yang mengakibatkan pembatalan proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol dan bendungan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo berupaya mencari cara untuk menghemat dan memindahkan alokasi anggaran ke empat sektor pengembangan infrastruktur pekerjaan umum tahun ini, menyusul pemotongan anggaran sebesar Rp81 triliun (USD4,8 miliar) dari alokasi sebelumnya sebesar Rp110 triliun (USD6,5 miliar). Keempat prioritas tersebut adalah sumber daya air, dengan anggaran Rp10 triliun (USD594 juta); jalan dan jembatan, Rp12 triliun (USD742 juta); konstruksi bangunan, Rp3,78 triliun (USD224 juta); dan infrastruktur strategis, Rp1,16 triliun (USD69 juta), meninggalkan proyek-proyek infrastruktur lain tidak terlayani tahun ini.
Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk upaya seimbang dalam melaksanakan efisiensi anggaran. Misalnya, Kementerian Pertahanan terus menerima alokasi anggaran yang substansial sesuai dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertahanan nasional.
Dibandingkan dengan negara-negara seperti Jerman atau Selandia Baru, mereka berhasil mengelola pemerintahan yang efektif dengan struktur kabinet yang ringkas. Jerman, sebagai ekonomi terbesar di Eropa, memiliki kabinet yang memprioritaskan kementerian-kementerian strategis, meminimalkan birokrasi, dan menekankan efisiensi di setiap lini pemerintahan. Sementara itu, Selandia Baru, dengan pendekatan yang lebih fokus pada kebijakan publik berbasis data dan transparansi, menunjukkan bahwa efisiensi birokrasi tidak hanya menghemat sumber daya anggaran tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik.
Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa ukuran kabinet bukan faktor utama yang memengaruhi efektivitas pemerintahan, melainkan bagaimana setiap kementerian beroperasi secara efisien dan sejalan dengan visi nasional. Di Indonesia, pembentukan kabinet yang besar tak terhindarkan akan meningkatkan biaya operasional, termasuk gaji resmi dan anggaran pendukung untuk aktivitas kementerian.
Di tengah efisiensi anggaran, alokasi dana untuk struktur pemerintahan besar dapat mengikis penghematan potensial dari pemotongan anggaran di sektor lain. Beberapa analis percaya bahwa kebijakan efisiensi anggaran Prabowo tidak akan sepenuhnya efektif jika struktur kabinet tetap besar. Biaya birokrasi yang besar dapat meniadakan atau bahkan melebihi penghematan yang dihasilkan dari pemotongan pos anggaran lainnya.
Dari perspektif ekonomi, pemotongan anggaran harus dilakukan dengan pertimbangan yang hati-hati terhadap dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemotongan yang tidak selektif dapat menghambat inovasi, memperburuk kualitas pendidikan, atau mengurangi akses masyarakat ke layanan penting.
Seorang analis ekonomi dari Institut Fine, Kusfiardi, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kebijakan efisiensi anggaran yang diuraikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Pemerintah harus menerbitkan detail pemotongan anggaran per sektor dan wilayah untuk memastikan tidak ada ketidaksetaraan atau kecenderungan politik dalam distribusi efisiensi anggaran.
Pemeriksaan independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan efisiensi tidak dimanfaatkan untuk motif tersembunyi. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga independen harus melaksanakan mekanisme pemantauan, bersama dengan evaluasi berbasis dampak, bukan hanya data numerik.
Di sisi lain, menjaga anggaran untuk sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, energi, dan teknologi, dapat mendorong ekspansi ekonomi. Namun, jika dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, hal itu dapat memperlebar kesenjangan ketimpangan. Prabowo menekankan bahwa kebijakan pemotongan anggaran diperlukan untuk mengurangi pemborosan di tingkat birokratis. Bahkan, beliau mengecam pejabat-pejabat, menyebut mereka sebagai “raja-raja kecil” di pemerintahan yang sering memboroskan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Namun, publik tetap skeptis karena inkonsistensi antara penghematan dan pembengkakan birokrasi. Pemerintah yang efisien seharusnya mampu memberikan layanan publik berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa bahkan struktur pemerintahan yang besar dapat efisien dan efektif dalam operasinya.
Tantangannya adalah menjaga konsistensi antara retorika dan realitas, janji dan tindakan nyata. Pada akhirnya, masyarakat tidak akan menilai ukuran kabinet tetapi dampak positif kebijakan tersebut bagi kehidupan sehari-hari mereka.