Sektor Perikanan Diproyeksikan Jadi Pilar Utama Ekonomi Papua
Jayapura, Papua (ANTARA) – Diberkahi dengan sumber daya laut dan perikanan yang melimpah, Papua dinilai belum memaksimalkan kontribusinya terhadap nilai ekspor nasional.
Untuk menangani hal ini, pemerintahan pusat dan daerah terus menyusun strategi terpadu, dari hulu ke hilir, untuk mendorong peningkatan ekspor ikan dan sekaligus memperkuat ekonomi biru di Indonesia Timur.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Iman Djuniawal, menyebutkan potensi hasil laut Papua mencapai sekitar 1,3 juta ton per tahun, terutama dari perairan utara di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 717.
Potensi ini mencerminkan kelimpahan sumber daya perikanan, meskipun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk ekspor.
Salah satu masalah utama terletak pada terbatasnya infrastruktur perikanan. Sampai saat ini, Papua belum memiliki pelabuhan perikanan skala besar yang mampu menampung kapal ber-tonase besar serta fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) yang memadai. Akibatnya, mayoritas ikan tangkapan di perairan Papua dibawa keluar daerah untuk diolah.
Kondisi ini menyebabkan hilangnya nilai tambah ekonomi yang seharusnya dinikmati masyarakat lokal. Selain itu, ketergantungan pada daerah lain juga membuat rantai distribusi lebih panjang dan kurang efisien.
“Sampai sekarang, hasil tangkapan belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan di Papua karena fasilitas terbatas. Tapi, kalau pengolahannya dilakukan di lokal, nilai tambahnya akan jauh lebih besar,” ujar Djuniawal.
Sebagai langkah strategis, pemda mendorong penguatan infrastruktur dengan mengembangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi di Kota Jayapura menjadi pusat perikanan terpadu yang modern.
Saat ini, PPI Hamadi hanya berfungsi sebagai tempat bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Kedepannya, direncanakan akan dilengkapi dengan pusat pengolahan, distribusi, dan transaksi.
Dengan luas lahan sekitar dua hektar, PPI ini dikembangkan secara vertikal untuk menampung berbagai aktivitas dalam satu kawasan. Konsep ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi sektor perikanan.
Namun, tantangan lain muncul ketika data menunjukkan sekitar 90 persen nelayan di wilayah tersebut masih merupakan nelayan tradisional, yang terdiri dari 1.181 orang, termasuk 256 Orang Asli Papua (OAP).
Situasi ini berdampak pada keterbatasan kapasitas produksi, baik dari segi volume maupun konsistensi pasokan, sementara pasar ekspor mensyaratkan ketersediaan produk yang besar, berkelanjutan, dan dengan standar mutu ketat.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas nelayan melalui bantuan alat tangkap, pelatihan, dan penguatan kelembagaan kelompok nelayan. Upaya ini diharap bisa meningkatkan produktivitas sekaligus kualitas hasil tangkapan.
Langkah ini juga bagian dari strategi untuk mencapai target produksi perikanan Papua sebesar 230.000 ton pada tahun 2026, yang mencakup sektor perikanan tangkap dan budidaya, yang dinilai penting bagi ketahanan pangan dan ekspor.
Bagi pemda, peningkatan produksi tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan sumber daya. Oleh karena itu, pendekatan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut.
Selain penguatan sektor hulu, pembangunan pelabuhan perikanan skala besar menjadi strategi utama untuk memperkuat rantai pasok. Pelabuhan ini diharapkan menjadi hub logistik perikanan terpadu, mulai dari pendaratan, penyimpanan, hingga distribusi.
Oleh sebab itu, Papua memerlukan pelabuhan besar yang mampu menampung kapal ber-tonase tinggi dan dilengkapi fasilitas modern.
Pelabuhan ini akan mempermudah proses distribusi, sehingga produk perikanan Papua dapat lebih efektif menjangkau pasar ekspor.
Selain itu, pemerintah juga mendorong pengolahan hilir produk perikanan untuk menambah nilai tambah. Saat ini, sebagian besar produk yang diekspor masih berupa bahan baku dengan nilai jual relatif rendah.
Melalui pengolahan, produk perikanan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Hal ini terlihat dari ekspor perdana 17,8 ton tuna olahan ke Amerika Serikat.
Dengan ekspor yang mencakup loin yellowfin beku, daging giling, dan potongan poke senilai sekitar Rp1,9 miliar (US$108 ribu), produk perikanan Papua telah membuktikan daya saingnya di pasar global.
Ekspor olahan ini menunjukkan kemampuan potensi laut Papua untuk menembus pasar internasional.
Untuk mendukung peningkatan ekspor, jaminan mutu menjadi faktor krusial.
Plt. Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (PPMHKP) Jayapura, Fitriah Haji Ali, menjelaskan bahwa pengawasan mutu diterapkan secara komprehensif di seluruh rantai nilai, dari hulu ke hilir.
Ia menyebut produk perikanan yang akan diekspor harus memenuhi standar internasional, seperti Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan berbagai sertifikasi lainnya, yang menjadi syarat utama diterimanya produk di pasar global.
Ia menekankan pemantauan pasar ekspor mencakup seluruh rantai produksi, dari penangkapan hingga distribusi.
Sementara itu, Plt. Kepala Balai Karantina Pertanian Papua, Krisna Dwiharniati, menyatakan karantina berperan sebagai penjaga mutu, memastikan setiap produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.
Setiap komoditas ekspor harus melalui verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik, dan uji laboratorium. Proses ini penting untuk mencegah potensi penolakan di negara tujuan, yang dapat merugikan pelaku usaha.
Untuk meningkatkan efisiensi layanan, pemerintah juga mendorong digitalisasi melalui sistem Single Submission Quarantine Customs (SSmQC) yang mengintegrasikan layanan karantina dan bea cukai.
Sistem ini mengurangi proses layanan dari 10 tahap menjadi hanya 3 tahap, sehingga menghasilkan efisiensi waktu hingga 73 persen. Digitalisasi ini dinilai mampu mempercepat arus barang sekaligus menekan biaya logistik.
Sebagai upaya berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Papua bersama instansi terkait telah menyusun peta jalan pengembangan sektor perikanan hingga 2040. Rencana ini mencakup penguatan produksi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan tata kelola sektor perikanan.
Selain tuna, pemerintah juga mendorong pengembangan komoditas lain, seperti rumput laut, kepiting, dan ikan karang. Rumput laut bahkan diproyeksikan menjadi komoditas ekspor baru yang berpotensi besar, khususnya di kabupaten Yapen, Supiori, dan Biak Numfor.
Dengan strategi-strategi ini, sektor perikanan diproyeksikan menjadi pilar utama ekonomi Papua. Kemajuan di bidang ekspor diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Ke depan, sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat akan sangat penting untuk memajukan pengembangan ekspor ikan di Papua. Dengan dukungan yang berkelanjutan, potensi besar wilayah ini dapat diwujudkan sepenuhnya sebagai kekuatan ekonomi yang kompetitif secara global.
Berita terkait: Menteri Indonesia dorong desa ekspor untuk tingkatkan ekonomi Papua Barat
Berita terkait: Wapres Gibran kunjungi pasar Wamena untuk dorong ekonomi Orang Asli Papua
Berita terkait: Papua Pegunungan janji dukung penuh Asta Cita Prabowo
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026