Jakarta (ANTARA) – Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah insentif dan program baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan di Istana Presiden Jakarta pada 15 September, delapan inisiatif akan dipercepat tahun ini, empat diperpanjang hingga 2026, dan lima berfokus pada pemberdayaan tenaga kerja.
Paket kebijakan ini melanjutkan anggaran Rp24,44 triliun yang dimobilisasi Mei lalu untuk stimulus serupa, yang mencakup subsidi upah, diskon transportasi umum dan tol, bantuan pangan, serta diskon 50 persen iuran asuransi kecelakaan kerja untuk sektor padat karya.
Jika stimulus pertengahan tahun terutama bertujuan meningkatkan daya beli, paket baru ini lebih menekankan pada kesejahteraan publik dan pemberdayaan masyarakat dibanding bantuan langsung.
Mempercepat Kemajuan di 2025
Salah satu inisiatif yang dipercepat adalah program magang untuk minimal 20.000 lulusan perguruan tinggi dalam satu tahun setelah wisuda.
Pemerintah mengalokasikan Rp198 miliar untuk memberikan tunjangan bulanan setara upah minimum provinsi sebesar Rp3,3 juta selama enam bulan.
Inisiatif kedua memperluas pembebasan pajak penghasilan Pasal 21 di luar sektor padat karya, menyasar 552.000 pekerja pariwisata dan perhotelan untuk kuartal terakhir tahun pajak 2025, dengan dana Rp120 miliar.
Ketiga, bantuan pangan senilai Rp7 triliun akan didistribusikan sebagai 10 kilogram beras per rumah tangga selama Oktober–November 2025, dengan evaluasi pada Desember untuk menentukan kelanjutannya.
Program keempat menawarkan diskon 50 persen untuk iuran asuransi kecelakaan dan kematian kerja untuk 731.361 pekerja non-upah—termasuk freelancer, driver ojek online, kurir, sopir truk, dan pekerja logistik—selama enam bulan.
BPJS Ketenagakerjaan mengalokasikan Rp36 miliar untuk subsidi ini.
Peserta berhak atas santunan kecelakaan senilai 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, dan beasiswa Rp174 juta untuk maksimal dua anak.
Kelima, pemerintah menurunkan suku bunga KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari lima menjadi tiga poin di atas acuan Bank Indonesia.
Bagi developer, margin diturunkan dari enam menjadi empat poin.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merelaksasi sistem SLIK. Dengan anggaran Rp150 miliar, fasilitas ini diharapkan mendukung 1.000 unit perumahan tahun ini, sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo menyediakan tiga juta rumah baru untuk mengatasi backlog perumahan Indonesia.
Keenam, program padat karya di sektor padat karya, dijalankan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, menyasar 609.465 warga antara September dan Desember 2025, dengan anggaran gabungan Rp5,3 triliun.
Ketujuh, pemerintah akan mempercepat deregulasi bawah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tentang perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem terkait ke platform Online Single Submission (OSS).
Upaya ini akan mencakup 50 daerah di 2025 dan diperluas ke 300 daerah di 2026.
Terakhir, pemerintah akan meningkatkan kualitas perumahan dan memperluas ruang untuk UMKM serta pekerja gig economy, dimulai dengan proyek percontohan di Jakarta dan kota besar lainnya.
Memperpanjang Kebijakan
Pemerintah akan memperpanjang skema final PPh 0,5 persen untuk UMKM dengan omset tahunan hingga Rp4,8 miliar hingga 2029.
Dalam skema ini, UMKM membayar 0,5 persen dari pendapatan bruto tanpa menghitung penghasilan bersih. Untuk 2025, ini berlaku untuk 542.000 wajib pajak terdaftar, dengan alokasi anggaran Rp2 triliun.
Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pekerja pariwisata dan perhotelan juga akan berlanjut hingga 2026, mencakup mereka yang berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan, didukung Rp480 miliar.
Mulai 2026, pembebasan akan diperluas ke 1,7 juta pekerja di industri alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, dan kulit, dengan dukungan Rp800 miliar.
Selain itu, Rp753 miliar dialokasikan untuk melanjutkan subsidi iuran asuransi kecelakaan dan kematian kerja, memperluas cakupan ke petani, pedagang, nelayan, pekerja konstruksi, dan pekerja rumah tangga.
Pemberdayaan Masyarakat
Menteri Hartarto menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah inti dari paket kebijakan baru ini. Pemerintah bertujuan mendirikan 80.000 koperasi di bawah program Koperasi Merah Putih untuk menyerap 681.000 pekerja di seluruh negeri.
Koperasi ini akan menyediakan barang dan jasa terjangkau di desa sekaligus mengurangi pengangguran perdesaan.
Di sektor perikanan, revitalisasi 20.000 hektare tambak di sepanjang pesisir utara Jawa diperkirakan akan memberdayakan 168.000 pekerja.
Selain itu, sekitar 1.000 kapal ikan dengan tonase kotor antara 30 dan 2.000 akan dimodernisasi, menciptakan 200.000 lapangan kerja dan mendukung koperasi.
Program Kampung Ikan Merah Putih diproyeksikan menambah 8.645 pekerjaan di 100 lokasi, dengan tujuan lebih luas 4.000 kampung menyerap 200.000 pekerja. Kampung-kampung ini akan memiliki fasilitas cold storage, pabrik es, toko suku cadang, dan SPBU untuk kapal ikan.
Di sektor perkebunan, pemerintah berencana mempekerjakan lebih dari 1,6 juta pekerja untuk mereplanting 870.000 hektare kebun tebu, kakao, kelapa, kopi, jambu mete, dan pala.
Secara bersama, inisiatif yang berpusat pada rakyat ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025