Ketua Ombudsman Indonesia Mokhammad Najih mengatakan bahwa kualitas layanan publik pada tahun 2024 telah mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2021.
Peningkatan tersebut tercermin dalam jumlah penyedia layanan publik dalam kategori Zona Hijau, yang meningkat drastis dari 179 pada 2021 menjadi 494 pada 2024, katanya kepada peserta Acara Penyerahan Penghargaan Evaluasi Kepatuhan Layanan Publik 2024 di sini, Kamis.
Menurut Najih, pencapaian ini merupakan hasil dari komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk memberikan layanan publik sesuai dengan undang-undang dan peraturan.
“Impian ini bukan hanya angka tetapi juga mencerminkan perubahan mendasar dalam budaya pelayanan di berbagai lembaga,” katanya.
Dalam kategori lembaga, dari 14 lembaga yang dinilai, 11 berada di Zona Hijau sementara 3 berada di Zona Kuning. Tiga lembaga teratas dalam kategori ini adalah Badan Pusat Statistik (94,99), Badan Pengawas Obat dan Makanan (94,94), dan Badan Narkotika Nasional (93,22).
Kemudian, di antara pemerintah provinsi, dari 34 pemerintah provinsi yang dievaluasi, 28 berada di Zona Hijau, 5 berada di Zona Kuning, dan 1 berada di Zona Merah.
Tiga pemerintah provinsi dengan skor tertinggi adalah Sulawesi Utara (98,63), Jawa Tengah (98,21), dan Yogyakarta (97,22).
Selanjutnya, dari total 98 pemerintah kota yang dinilai, 94 berada di Zona Hijau dan 4 berada di Zona Kuning. Tiga teratas adalah Kota Magelang (99,61), Kota Surakarta (99,14), dan Kota Yogyakarta (98,91).
Sementara itu, 339 dari 416 pemerintah kabupaten yang dievaluasi berada di Zona Hijau, 55 berada di Zona Kuning, dan 22 berada di Zona Merah.
“Terkait berkurangnya jumlah penyedia di Zona Merah dari 92 pada 2021 menjadi hanya 23 pada 2024, kita harus terus bekerja keras untuk memastikan tidak ada layanan publik yang tertinggal,” ujar Najih.
Ia menambahkan bahwa penurunan signifikan tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan.
Namun, katanya, untuk menghilangkan Zona Merah, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan dan kesadaran tinggi di kalangan semua pemangku kepentingan layanan publik.
Berita terkait: Reformasi birokrasi berjalan sesuai rencana: Wakil Presiden
Berita terkait: Pemerintah akan merilis portal layanan digital untuk 40 ribu pengguna: Menteri
Translator: Putu Indah, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024