Di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyiapkan masyarakat lokal untuk jadi garda terdepan dalam upaya menjadikan ibu kota baru Indonesia, Nusantara di Kalimantan Timur, bebas dari malaria dan demam berdarah.
“Pembangunan kesehatan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama,” kata Direktur Layanan Dasar OIKN, Suwito, di sini pada Sabtu.
Menurut dia, pendekatan ini juga memperkuat upaya promotif dan preventif untuk memastikan ibu kota baru—yang membentang di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara—bebas dari penyakit yang ditularkan melalui vektor.
Dia menjelaskan tim kader kesehatam—yang dibentuk dari warga setempat—diharapkan dapat mengedukasi masyarakat, mengelola vektor penyakit di lingkungan, dan memastikan pencegahan penyakit berkelanjutan.
“Keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk memutus mata rantai penularan. Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa ditangani oleh dinas kesehatan saja, tapi perlu partisipasi aktif warga,” ujarnya.
Suwito mencatat bahwa meski saat ini tidak ada transmisi lokal malaria di Wilayah Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP), demam berdarah dengue masih jadi tantangan signifikan.
OIKN bertujuan menurunkan kasus DBD hingga 50 persen dengan memperkuat sistem peringatan dini dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama di kawasan permukiman dan konstruksi yang berisiko tinggi karena genangan air.
Sebelum membentuk tim kader kesehatan, otoritas memberikan pelatihan pencegahan malaria dan DBD kepada pengelola perumahan dan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di area kerja dalam KIPP.
Perwakilan Kementerian Kesehatan, Bambang Siswanto, menekankan bahwa pendekatan berbasis masyarakat sangat penting dalam pengendalian penyakit.
Dalam hal ini, kementerian telah meluncurkan program Desa Bebas Jentik, yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD.
Program ini telah diujicobakan di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Paser Utara. Dalam inisiatif ini, camat, kepala desa, dan pemerintah daerah memegang peran utama, sementara tenaga kesehatan berfungsi sebagai penasihat teknis.
“Pemerintah pusat juga sedang menyusun konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus, seperti zona industri dan kawasan ibu kota Nusantara,” kata Siswanto.
Berita terkait: Indonesia dorong strategi regional kendalikan DBD se-Asia Tenggara
Berita terkait: Kemenkes tegaskan komitmen eliminasi malaria pada 2030
Penerjemah: Nyaman Bagus, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2026