VIVA – Di tengah pesatnya teknologi digital, fenomena banyaknya aplikasi di seluruh Indonesia menciptakan ekosistem yang dinamis tapi penuh pertentangan. Aplikasi-aplikasi ini tak cuma mempermudah akses layanan, tapi juga memicu persaingan antara kepentingan perusahaan dan hak pekerja.
Baca Juga:
RI Kantongi Komitmen Investasi Hijau Ratusan Triliun, DPR Ungkap PR Pemerintah
Di sisi lain, regulator seperti lepas tangan dan hanya mengandalkan peraturan menteri yang lemah. Akibatnya, masalah tarif dan regulasi transportasi online belum ada solusi jelas. Masyarakat sudah bosan melihat konflik antar ojol yang terus berulang. Entah berapa tahun lagi harus menunggu sampai ada payung hukum yang jelas.
Baca Juga:
Tok! BPI Danantara Resmi Jadi Mitra Kerja Komisi VI dan XI DPR RI
Setiap demo tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga bikin masyarakat prihatin melihat kelakuan aplikator yang tidak adil. Sudah bertahun-tahun, landasan hukum lemah tanpa solusi pasti. Peraturan cuma sebatas kebijakan kementerian, tidak cukup menghentikan eksploitasi. Aplikator pintar memanfaatkan celah hukum demi untung besar, mengambil keuntungan dari pelanggan, driver, bahkan UMKM seperti restoran, tanpa perlindungan memadai buat pengemudi.
Baca Juga:
Industri Kretek Tertekan Regulasi Pemerintah Meski Sumbang Ratusan Triliun Buat Negara
Potongan dan tarif yang dipaksakan semakin menunjukkan sistem saat ini gagal menjamin kesejahteraan driver yang bertaruh nyawa di jalan. Persaingan ketat bikin kondisi makin sulit. Kebutuhan masyarakat naik, tapi tarif tidak disesuaikan. Kebijakan "tarif hemat" malah tekan pendapatan driver.
Di balik promo menarik untuk konsumen, ada realitas pahit tentang eksploitasi tenaga kerja. Tanpa regulasi kuat, aplikator bebas tentukan tarif sesuka hati, memperburuk nasib driver. Saling lempar tanggung jawab antar pemangku kepentingan bikin masalah semakin rumit.
Negara harus bertindak tegas, belajar dari negara lain yang berhasil atur aplikasi dengan sanksi jelas. Langkah jangka pendek, perlu tindakan tegas terhadap aplikator yang eksploitasi driver. Tarif dasar harus sesuai standar UMR. Jangka panjang, perlu payung hukum komprehensif untuk atur transportasi online secara adil.
Sudah berapa lama masyarakat menunggu solusi nyata? Jika pemerintah tidak segera bertindak, negara bisa kalah cerdik dari aplikator yang cari untung semata. Sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat harus segera diwujudkan untuk ciptakan sistem yang adil.
Negara harus lebih cerdik dari aplikator. Dengan kebijakan tegas, kesejahteraan driver bisa terjaga. Masyarakat sudah lelah dengan konflik ojol yang tak kunjung usai. (Penulis: Pitut Saputra)
Halaman Selanjutnya
Upaya dalam jangka pendek, diperlukan langkah tegas untuk menertibkan aplikator yang sewenang-wenang. Driver butuh perlindungan dan tarif yang layak. Negara harus segera buat solusi alternatif, bahkan pertimbangkan pembubaran operator yang tak patuhi aturan manusiawi.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman pengguna VIVA.co.id dan menjadi tanggung jawab penulis.