Sabtu, 25 Oktober 2025 – 15:10 WIB
Jakarta, VIVA – Beberapa nama sudah diusulkan untuk dapat gelar pahlawan nasional, termasuk Presiden ke-2 RI, Soeharto. Tapi, proses pemberian gelar pahlawan nasional ini menuai pro dan kontra.
Baca Juga:
Ketua MPR Dukung Instruksi Prabowo soal Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah
Soal ini, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bilang pemberian gelar pahlawan nasional itu tergantung sama Presiden RI Prabowo Subianto. Menurut Muzani, pihaknya akan menghormati keputusan Prabowo.
“Kita tunggu keputusan presiden siapa saja yang akan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo untuk tahun ini dapat gelar Pahlawan Nasional,” kata Muzani ke wartawan, dikutip Sabtu, 25 Oktober 2025.
Baca Juga:
Komisi X DPR Dukung Prabowo soal Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Tapi….
Menurut Muzani, Presiden Prabowo pasti punya pertimbangan yang matang dalam menentukan siapa saja yang layak dapat gelar pahlawan nasional dengan lihat kontribusi dan pengabdian masing-masing tokoh untuk bangsa dan negara.
Selain itu, dia yakin Prabowo akan ambil keputusan berdasarkan pandangan yang objektif dan menyeluruh terhadap peran dan jasa para calon penerima gelar.
Baca Juga:
Pengamat: Gibran Harus Dikasih Kerjaan, Kalau Enggak Buang-buang Duit Negara
“Saya kira presiden punya pertimbangan dan pandangan yang matang sesuai dengan peran dan masa baktinya pada saat yang bersangkutan memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara,” ungkap dia.
Sementara itu, untuk tanggapi pro dan kontra tentang masuknya nama Soeharto dalam daftar nominasi, Muzani tegaskan dari sisi MPR, masalah tersebut sebenarnya sudah selesai.
“Kalau dari sisi MPR, pada periode lalu yang bersangkutan sudah dinyatakan clear, dalam arti sudah jalankan proses seperti yang ditetapkan dalam TAP MPR, jadi seharusnya itu tidak menimbulkan masalah lagi,” tegasnya.
Untuk diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sudah menyerahkan 40 nama yang diusulkan untuk dapat gelar pahlawan nasional ke Menteri Kebudayaan (Menbud) yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
Penyerahan dilakukan di Kantor Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta Pusat, Selasa, 21 Oktober 2025.
Beberapa nama yang ada dalam berkas itu dan dianggap memenuhi syarat antara lain, Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah sebagai tokoh buruh dan aktivis perempuan dari Nganjuk, Jawa Timur.
Halaman Selanjutnya
"Usulan ini berupa nama-nama yang sudah dibahas selama beberapa tahun terakhir ini. Jadi ada yang mungkin sudah memenuhi syarat sejak 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu. Dan ada beberapa nama yang memang kita bahas dan putuskan pada tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid dan juga ada Marsinah serta ada beberapa tokoh-tokoh yang lain," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya, kepada wartawan.