Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan dalam menjalankan usaha tambang Muhammadiyah ingin menjadi role model agar pengelolaan tambang tak rusak lingkungan hingga menimbulkan disparitas sosial. Foto: Dok SINDOnews
JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi menerima izin pengelolaan usaha tambang dari pemerintah. Dalam menjalankan usaha tambang, Muhammadiyah ingin menjadi role model agar pengelolaan tambang tidak merusak lingkungan hingga menimbulkan disparitas sosial.
\”Bagi kami harus dikelola tapi jangan dirusak. Nah, itu perbedaannya. Kami ingin punya role model pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik serta disparitas sosial,\” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Minggu (28/7/2024).
Menurut dia, pengelolaan tambang PP Muhammadiyah akan berbasis prokesejahteraan sosial dan prolingkungan hidup. Organisasi Muhammadiyah selama ini telah bekerja mengelola pendidikan, kesehatan, sosial dan masuk bisnis membuat hotel sehingga tantangan selanjutnya yakni bertanggung jawab untuk mengelola tambang.
\”Kami akan mengelolanya secara seksama dengan mengeliminasi hal-hal problematik seperti yang berkembang di masyarakat sekarang ini,\” ujarnya.
Bila pengelolaan tambang yang dilakukan tidak berbasis lingkungan hidup yang baik dan tidak menimbulkan keadilan sosial, maka PP Muhammadiyah bakal bertanggung jawab.
“Usaha tambang ini juga yang lain kan ada dalam lalu lintas persoalan-persoalan dan pelaku tambang yang demikian rupa. Jika dalam perjalanannya tim pengelola tambang menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang prokeadilan sosial, prokesejahteraan sosial dan prolingkungan, kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula IUP itu kami kembalikan, itu cara kami memasuki kehidupan,\” ungkap Haedar.
(jon)