Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, memuji kebijakan politik Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia.
“Kami menghargai tekad politik Presiden Prabowo Subianto untuk fokus pada pengembangan SDM berkualitas, mendorong pelaku usaha besar peduli pada bangsa, mendukung rakyat kecil sepenuh hati, menegakkan kedaulatan negara, dan terobosan kebijakan lain berdasarkan Astacita (delapan tujuan prioritas pemerintah),” ujarnya pada Sabtu.
Ia menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekadar upacara tahunan, tapi amanat sejarah yang harus terus dijaga agar visi mulia pendiri bangsa untuk memajukan pendidikan dan ekonomi bisa terwujud.
“Syukurlah, selama 80 tahun Indonesia merdeka, sudah banyak kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, agama, dan aspek lainnya memberi harapan besar untuk masa depan Indonesia,” katanya.
Nashir mengingatkan generasi muda, khususnya milenial dan Gen Z, bahwa merekalah harapan bangsa untuk melanjutkan perjuangan Indonesia di era baru kehidupan pascamodern yang kompleks.
Ia berharap langkah politik dan kebijakan Presiden benar-benar bisa mendorong kemajuan bangsa. Dia menekankan bahwa arah kebijakan ini harus diimplementasikan sepenuhnya demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan sejahtera.
Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu juga menegaskan bahwa keberanian politik Presiden tidak boleh berhenti di wacana, tapi harus diikuti aksi nyata dari kementerian dan lembaga pemerintah.
“Yang terpenting, semua kementerian dan lembaga pemerintah, hingga tingkat daerah, harus mengikuti arahan Presiden, membuka jalan baru dan harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih maju setelah 80 tahun merdeka,” kata Nashir.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan panjang dan penuh pengorbanan, serta mendorong elit pemerintah untuk menjadikan amanat konstitusi sebagai pedoman utama.
“Amanat rakyat bukan alat untuk memperkaya diri, tapi panggilan untuk melayani,” ujarnya. “Khususnya bagi pejabat tinggi di semua struktur pemerintahan, jadikan kemerdekaan Indonesia sebagai amanat untuk melayani dengan tulus dalam menjalankan mandat konstitusi. Lindungi seluruh rakyat Indonesia dengan tanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan, bukan menuntut.”
Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Nashir menekankan bahwa komitmen politik yang berorientasi pada rakyat dan pengembangan SDM adalah kunci.
Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan kemerdekaan bukan sekadar simbol, tapi gerakan nyata menuju Indonesia maju.
“Mari wujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai tema HUT ke-80 kemerdekaan tahun ini,” kata Nashir.
Berita terkait: Prabowo umumkan anggaran pendidikan tertinggi Rp757,8 triliun untuk 2026
Penerjemah: Lintang Budiyanti Prameswari, Katriana
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025