Pemerintah Kabupaten Muara Enim Jadi Pelopor Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Gender
Muara Enim (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Sumatra Selatan telah menjadi pelopor dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif gender serta perlindungan hak-hak pekerja perempuan di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni, menyatakan pada Kamis, 31 Juli, bahwa pemerintah setempat diakui atas keberhasilannya dalam memajukan pembangunan ekonomi inklusif gender dan menerima Penghargaan Mata Lokal 2025 dari Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru.
"Saya sendiri menerima penghargaan ini dalam acara evaluasi yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumsel dan Tribun Sumsel di Palembang pada Rabu (30 Juli)," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Muara Enim diapresiasi atas upayanya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dari perspektif gender, termasuk advokasi dan perlindungan bagi perempuan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit, memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi tanpa diskriminasi atau kekerasan, sehingga mendongkrak pembangunan ekonomi daerah.
Pemerintah setempat tetap berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja perempuan, terutama di sektor informal dan padat karya seperti perkebunan, perdagangan, dan industri rumahan.
"Kami terus mendorong perusahaan yang beroperasi di Muara Enim untuk menghormati dan memenuhi hak semua pekerja, tanpa memandang gender," tegasnya.
Saat ini, tujuh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Muara Enim telah memberikan perlindungan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan bagi 841 pekerja.
Selain itu, Pemkab Muara Enim, melalui dinas terkait, rutin mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi pekerja, termasuk istri nelayan yang belum mendapat akses perlindungan sosial.
Sebagai pemimpin daerah perempuan, ia berharap dapat mengoptimalkan perannya dalam melindungi dan memberdayakan pekerja perempuan guna memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif melalui partisipasi semua pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, ia mencatat bahwa sejak diterbitkannya Perda Muara Enim Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, semua pihak diharapkan mendukung kesetaraan gender, termasuk menegakkan regulasi ketenagakerjaan yang mempromosikan hak-hak perempuan.
Berita terkait:
Pastikan upaya kesetaraan gender untuk meningkatkan SDM: pemerintah
Kementerian akan gelar Konferensi Pemberdayaan Perempuan
Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025