Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, pada hari Senin, menyampaikan hasil studi konstitusi kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tinjauan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Muzani mengunjungi Kompleks Istana Kepresidenan di sini pada hari Senin dan mengadakan pertemuan selama satu jam dengan Presiden Prabowo.
“Kami melaporkan beberapa perkembangan dalam studi konstitusi yang dilakukan oleh MPR, termasuk perspektif kami tentang Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Muzani setelah pertemuan.
Ketika ditanya apakah studi tersebut mempertimbangkan kemungkinan amendemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Muzani menjelaskan bahwa studi konstitusi MPR bertujuan untuk mencerminkan dan mengatasi berbagai aspirasi masyarakat.
“Dalam prinsipnya, kami berusaha untuk mengakomodasi dan mendengarkan semua aspirasi yang muncul dalam masyarakat,” tegasnya.
Selama pertemuan, Muzani juga menyoroti umpan balik publik yang diterima MPR mengenai inisiatif prioritas pemerintah, termasuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami menyampaikan bahwa program makanan bergizi adalah langkah dan inisiatif yang baik, meskipun kami tahu bahwa beberapa umpan balik telah diberikan oleh masyarakat. Umpan balik tersebut seharusnya dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki dan menyempurnakan implementasi program,” jelas Muzani.
Kekhawatiran tentang program MBG termasuk keterlambatan distribusi makanan di beberapa wilayah dan ukuran porsi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan di berbagai lokasi.
Sementara itu, Presiden Prabowo membagikan wawasan dari kunjungannya ke beberapa negara selama tiga bulan terakhir, termasuk kunjungan terbarunya ke India dan Malaysia.
“Ia memberitahu kami bahwa kunjungan ke berbagai negara, seperti India dan Malaysia, merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat diplomasi Indonesia, posisi, dan prospek investasi dengan banyak negara,” ungkap Muzani.