Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sedang menyusun beberapa kebijakan untuk membuat distribusi beras lebih adil dan transparan serta mencegah praktik penipuan di pasar, kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di kompleks Istana Presiden pada Jumat.
“Apa yang Presiden ingin sampaikan adalah hasil diskusi selama rapat terbatas tadi,” ujarnya usai rapat terbatas dengan para menteri dan pejabat instansi terkait pagi hari ini.
Dia menambahkan bahwa Presiden Prabowo rutin menerima laporan tentang praktik tidak etis seperti manipulasi harga dan kualitas beras oleh pelaku usaha tertentu.
“Masih ada yang seenaknya mengambil keuntungan dengan cara yang tidak seharusnya. Beliau sering dapat laporan seperti itu, makanya kami bertindak,” kata Hadi.
Langkah untuk mencegah penipuan termasuk menyederhanakan klasifikasi beras dan memperketat pengawasan penggilingan beras, yang mungkin melibatkan peran pengawasan khusus oleh Bulog.
Hadi juga menjelaskan bahwa harga beras sudah diatur melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Harga gabah kering petani sekarang stabil dan sesuai HPP,” jelasnya.
Tapi, masih ada pelanggaran seperti perusahaan yang mencampur atau mengemas ulang beras untuk dijual di atas HET.
Ditanya soal pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tentang menghapus klasifikasi beras premium dan medium, Hadi menyatakan itu bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak konsumen.
“Tujuannya untuk mencari solusi, agar masyarakat dapat haknya dengan adil dan wajar,” tambahnya.
Berita terkait: Prabowo sebut penipu beras sebagai pengkhianat rakyat
Berita terkait: Presiden Prabowo minta tindakan tegas atas kasus pemalsuan beras
Penerjemah: Andi, Kenzu
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2025