Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan komitmen pemerintah untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.
Setelah menghadiri penandatanganan pakta integritas antara perusahaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dengan lembaga audit di Jakarta pada Kamis, dia menegaskan bahwa integritas adlah pondasi utama pelayanan publik.
Dia juga meminta aparatur sipil negara dan penyedia layanan K3 utuk memimpin dalam memberikan pelayanan yang profesional.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pakta integritas ini tidak hanya simbolis, tapi mengikat secara hukum. Pelaksanaannya akan terus dipantau dan dievaluasi.
“Penandatanganan ini harus diikuti dengan pengawasan yang konsisten. Pelanggaran terhadap nilai integritas akan ditindak tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Dia berharap langkah ini dapat membantu membangun budaya kerja etis yang bebas dari campur tangan kepentingan pribadi. Menurutnya, kementeriannya berupaya menciptakan budaya kerja yang menolak suap dan praktik tidak etis lainnya.
Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Pejabat Negara KPK, Herda Helmijaya, mendukung upaya menciptakan lingkungan bisnis dan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini langkah awal yang bagus dan harus diikuti dengan perbaikan sistem pelayanan publik,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya komitmen pelaku usaha. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak secara aktif.
“Dengan komitmen, diharapkan pelaku usaha dapat saling mengingatkan dan tidak mentolerir praktik tidak etis dalam kegiatan bisnis,” jelasnya.
Berita terkait: RI Govt outlines five strategic challenges for national workforce
Berita terkait: Workforce forms vital pillar of Indonesia’s progress: Minister
Penerjemah: Putu Indah, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025