Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan bahwa program transmigrasi 2025 akan memprioritaskan penempatan lokal sebesar 94 persen, sementara pendatang baru hanya enam persen.
“Untuk menghindari keraguan tentang di mana Kementerian menempatkan warga di kawasan transmigrasi, tahun ini kami fokus pada transmigrasi lokal 94 persen. Untuk pendatang baru di bawah program transmigrasi Kerja Nusantara, hanya enam persen,” ujar menteri.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Iftitah menjelaskan bahwa penempatan transmigrasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus berdasarkan permintaan resmi dari pemerintah daerah melalui mekanisme kerjasama antar daerah sesuai undang-undang.
“Ini juga untuk memperjelas bahwa di beberapa daerah ada kekhawatiran tentang perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Itu tidak mungkin,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa di Kalimantan dan daerah lain, fokusnya adalah pada transmigrasi lokal sesuai permintaan pemerintah kabupaten.
“Kami tidak dapat menjalankan program transmigrasi di sembarang lokasi tanpa permintaan atau proposal dari pemerintah daerah,” tambahnya.
Misalnya di Papua Selatan, 100 keluarga transmigran semuanya adalah orang Papua asli, sesuai permintaan daerah, meskipun permintaan awalnya mencapai 200 keluarga.
Menteri mencatat bahwa minat masyarakat terhadap transmigrasi masih tinggi, dengan lebih dari 8.000 keluarga mendaftar, tetapi hanya 95 yang diterima setelah seleksi ketat yang mempertimbangkan keterampilan mereka untuk memastikan kontribusi positif.
Komposisi transmigrasi bervariasi di setiap daerah, seperti di Kabupaten Sidrap dengan 76 persen lokal, Poso 70 persen lokal, Polewali Mandar 65 persen lokal, dan Halmahera Tengah 80 persen lokal.
“Kami fokus pada mereka yang memiliki keterampilan agar saat pindah ke daerah baru, mereka dapat memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat. Artinya mereka tidak lagi dianggap sebagai orang yang tertinggal,” jelasnya.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan demografi, memastikan bahwa pembangunan kesejahteraan dimulai dari masyarakat lokal, dan mencegah kekhawatiran tentang transfer penduduk dari Jawa tanpa persetujuan daerah tujuan.
“Kami melakukan seleksi yang tepat sesuai permintaan daerah sambil menjaga komposisi mayoritas untuk transmigrasi lokal,” imbuhnya.
Dia menegaskan bahwa transmigrasi lokal akan tetap menjadi prioritas utama, sementara pendatang baru akan dipilih dengan hati-hati untuk menjadi pelatih dan pendamping bagi masyarakat lokal, memastikan transmigrasi benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga.
“Sekali lagi, kami memprioritaskan pembangunan kesejahteraan yang dimulai dari masyarakat lokal,” pungkas Menteri.