Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid melakukan inspeksi layanan pos universal di Badung, Bali pada hari Minggu untuk memastikan kelancaran penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperluas oleh pemerintah.
“Kami datang ke Kantor Pos Blahkiuh untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke semua warga yang berhak, termasuk di daerah terpencil,” ujar Hafid dalam kunjungannya.
Dia menjelaskan bahwa pada bulan Oktober, pemerintah menugaskan bank BUMN dan Pos Indonesia untuk menyalurkan BLT kepada 35 juta keluarga berpenghasilan rendah. Program ini merupakan bagian dari 17 paket stimulus ekonomi yang diumumkan pada 15 September.
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tanggal 20 November sebagai batas akhir penyaluran. Hafid menambahkan bahwa untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan tenaga dan logistik yang cukup, serta konektivitas internet yang andal.
Setelah inspeksinya, dia menyatakan bahwa kantor pos di seluruh Indonesia telah diperintahkan untuk melayani 17 hingga 18 juta keluarga. Sekitar 600.000 rumah tangga telah menerima bantuan sejak pertengahan Oktober.
“Saya mendapat informasi bahwa penerima yang tersisa akan dicakup dalam tahap berikutnya, dan bahwa baik infrastruktur maupun tenaga kerja sudah siap dengan baik,” ujarnya, sambil memuji akurasi dan efisiensi dari tahap pertama.
Hafid menambahkan bahwa staf Pos Indonesia telah mengunjungi rumah penerima untuk mendatangi mereka yang tidak bisa bepergian. Mereka juga sedang mengeksplor solusi digital untuk mempercepat pembayaran.
Penjabat Direktur Utama Pos Indonesia, Haris, mengatakan program ini dapat menguntungkan sekitar 140 juta orang Indonesia, dengan asumsi rata-rata empat orang per keluarga.
Dia menyebutkan bahwa sekitar 16 juta keluarga sebelumnya sudah menjadi penerima BLT reguler sebelum pemerintah memutuskan untuk menggandakan cakupan programnya. Dia menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memverifikasi data agar bantuan hanya diterima oleh penerima yang benar-benar berhak.