Pamekasan, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Sosial Indonesia, Saifullah Yusuf, meminta pondok pesantren untuk membantu pemerintah dalam pembaruan data kesejahteraan sosial. Hal ini penting agar program nasional prioritas yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto bisa berjalan dengan optimal.
"Saya mengajak para kiai untuk ikut serta memperbarui data. Para pengajar di pesantren diharapkan memasukkan informasi santri ke dalam sistem data yang kami miliki," ujarnya di Pamekasan, Jawa Timur, pada Minggu (10 Mei).
Pernyataan ini disampaikan saat dialog tentang program pemerintah di sebuah universitas, yang dihadiri pengelola pesantren dari empat kabupaten di Pulau Madura: Pamekasan, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.
Berbicara juga di hadapan kepala desa, camat, operator data, dan pemangku kepentingan sosial, Yusuf menekankan validitas informasi untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial.
Dia secara khusus menuiji Pamekasan sebagai "kabupaten yang sangat peduli terhadap data."
Yusuf menjelaskan, pembaruan data bisa dilakukan lewat proses formal dan non-formal. Pendekatan birokrasi meliputi pelaporan ke RT/RW hingga instansi di tingkat desa, kecamatan, kota/kabupatena, dan provinsi.
Warga juga bisa berkontribusi dengan mengakses sistem digital tersebut.
Ia juga meminta semua pesantren mendukung program pendidikan gratis Sekolah Rakyat. Program nasional ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin berdasarkan DTSEN.
"Kami mohon doa restu untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Madura. Mohon pengawasan, saran, kritik, dan masukannya," kata Yusuf.
Lebih lanjut, dia mengajak para kiai dan guru ngaji berpartisipasi dengan memberikan ceramah pembentukan karakter di fasilitas Sekolah Rakyat yang menerapakan konsep boarding school.