Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program Waste-to-Energy (WTE) Indonesia dengan menyediakan lahan secara cuma-cuma untuk pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik.
“Langkah paling penting adalah membangun sistem pengumpulan sampah yang baik, dimulai dari tersedianya tempat sampah di komunitas, lalu mengangkutnya ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),” ujar Karnavian dalam sebuah pernyataan pada Jumat.
Dia menjelaskan bahwa setelah sampah sampai di TPA, pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan lahan untuk pemasangan unit insinerator.
Menteri juga mendorong pemerintah lokal untuk mengedukasi warga tentang fungsi dan manfaat teknologi WTE guna membangun dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.
Karnavian menekankan bahwa program ini menawarkan peluang besar bagi pemerintah daerah, tidak hanya dalam mengelola sampah tetapi juga memproduksi listrik.
“Ini adalah kesempatan berharga yang diberikan pemerintah pusat yang harus dikejar oleh para kepala daerah,” katanya.
Untuk memastikan keberhasilan implementasi, Karnavian menyebutkan telah menugaskan Dirjen Bina Pemerintahan Daerah Safrizal Zakaria Ali dan Dirjen Pengembangan Daerah Restuardy Daud untuk secara langsung mengawasi program ini.
Mereka juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menilai dan memastikan kesiapan daerah dalam program WTE.
Dia lebih lanjut mencatat adanya perubahan strategi pengelolaan sampah Indonesia, dari pendekatan hilir-ke-hulu menjadi sistem hulu-ke-hilir.
Dengan metode ini, masyarakat didorong untuk mempraktikkan reduce, reuse, and recycle (3R), sehingga jumlah sampah yang sampai ke TPA dapat diminimalisir.
“Dengan pendekatan ini, hanya sebagian kecil sampah yang akan berakhir di tempat pemrosesan,” kata Karnavian.
Berita terkait: Indonesia targetkan 10 daerah utama untuk proyek waste-to-energy
Berita terkait: Danantara akan investasi hingga Rp3 triliun per lokasi waste-to-energy