Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa di Indonesia. “Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan desa merupakan bagian penting dari upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia secara inklusif,” kata Monalisa Herawati Rumayar, Asisten Deputi Pemberdayaan Wilayah dan Mobilitas Spasial Kementerian tersebut, dalam pernyataan resmi Kementerian pada hari Sabtu.
Ini sejalan dengan sebuah studi yang dilakukan oleh tim dari Deputi Koordinasi Keadilan Pembangunan Wilayah dan Manajemen Bencana, bersama Tim Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, di 11 desa di delapan kabupaten.
Delapan kabupaten yang terlibat dalam studi tersebut adalah Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara.
“Dengan studi ini, kami bertujuan untuk mengatasi isu-isu kunci, berkolaborasi dengan para ahli untuk menemukan solusi, dan menjelajahi konsep dan praktik pemberdayaan perempuan di desa,” jelasnya.
Dia menekankan bahwa studi ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam merumuskan rencana pembangunan partisipatif dan menciptakan rekomendasi kebijakan atau program yang lebih baik.
Studi ini melibatkan pemerintah desa, organisasi perempuan, organisasi petani, pemimpin agama, pemimpin masyarakat, perempuan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta.
Temuan awal menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan desa umumnya fokus pada pemberdayaan ekonomi, serta pengembangan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan.
Pendekatan yang digunakan adalah model top-down, dengan inisiatif berasal dari pemerintah pusat dan kabupaten ke desa. Namun, beberapa program juga diinisiasi di tingkat desa menggunakan anggaran desa, seperti pelatihan kewirausahaan perempuan.
Program-program pemberdayaan tersebut ditujukan kepada perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, perempuan yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, mantan pekerja migran, dan lainnya.
Pengumpulan data studi menemukan bahwa kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan organisasi masyarakat dalam program pemberdayaan perempuan telah efektif.
Berita terkait: Kementerian menegaskan komitmen Indonesia dalam pemberdayaan perempuan di STEM
Berita terkait: Perempuan di desa Papua menanam talas untuk mendukung ketahanan pangan
Translator: Sean Filo, Raka Adji
Editor: Tia Mutiasari
Hak cipta © ANTARA 2024