Komunikasi dan Menteri Urusan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa platform digital harus sepenuhnya memegang tanggung jawab mereka untuk melindungi anak-anak dari konten negatif di ruang digital.
Mereka harus memastikan bahwa teknologi pembatasan usia diterapkan dengan ketat dan efektif. Keselamatan anak-anak adalah prioritas, dan kami akan memastikan bahwa regulasi ini ditegakkan,” Hafid mencatat dalam sebuah pernyataan tertulis di Jakarta pada hari Sabtu.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Urusan Digital mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari TikTok di kantor kementerian di Jakarta pada hari Jumat.
Hafid menekankan bahwa regulasi perlindungan anak di ruang digital, yang saat ini sedang disusun, akan mengatur kewajiban platform dengan lebih tegas untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran.
Menurut menteri, platform digital harus mengambil langkah-langkah bersama dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi generasi muda.
Menteri juga menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah dan platform digital harus menghasilkan tindakan nyata daripada rencana yang berakhir tidak terealisasikan.
“Kami ingin platform digital memastikan bahwa anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai dengan usia mereka. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak bisa dinegosiasikan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Kebijakan Publik Global TikTok, Helena Lersch, menegaskan bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai pembatasan untuk akun pengguna anak, termasuk yang terkait dengan pesan, komentar, fitur live, dan pemberitahuan.
Menurut Lersch, TikTok memiliki fitur khusus yang dirancang untuk melindungi pengguna berusia 13 hingga 15 tahun.
Pemerintah Indonesia saat ini bergerak cepat untuk membuat regulasi guna membuat ruang digital lebih aman bagi anak-anak, termasuk menetapkan pembatasan usia untuk mengakses platform digital.
Berita terkait: Pemerintah, platform digital bersama-sama menyusun regulasi perlindungan anak
Berita terkait: Pemerintah meminta Google untuk mendukung upaya perlindungan anak online
Berita terkait: UMKM harus berinovasi untuk meningkatkan bisnis: wakil menteri
Hak cipta © ANTARA 2025