Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendesak pengelola toko suvenir di Bali untuk memperhatikan kapasitas area parkir mereka, guna memastikan bahwa pelanggan tidak memarkir kendaraan mereka di jalan. Dia membuat seruan ini setelah menghadiri pertemuan koordinasi tentang pengelolaan arus lalu lintas di sekitar Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang mengalami kemacetan yang menghambat aliran kendaraan dari dan menuju bandara pada Jumat (29 Desember). “Memang benar bahwa toko suvenir bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas ini. Penting untuk membicarakan masalah ini. Logikanya adalah toko yang kapasitas area parkirnya hanya untuk 10 kendaraan seharusnya tidak mampu menampung 20 kendaraan,” katanya di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada hari Minggu. Dia juga meminta Kepala Kepolisian Bali untuk menempatkan personelnya untuk meyakinkan pemilik toko suvenir agar mengelola area parkir mereka dengan baik. “Saya ingin meminta Kepala Kepolisian Bali untuk meminta petugas stasiun untuk berbicara dengan pengusaha terkait,” katanya. Menteri tersebut kemudian menyebut kemacetan tersebut, yang membentang dari bandara hingga Jalan Tol Bali Mandara, sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa. “Sebelumnya, kita menyaksikan peristiwa yang agak tidak menyenangkan. Namun, sisi positifnya adalah peristiwa ini membawa kita berkumpul di sini. Kita perlu terus mempersiapkan Bali sebagai tempat untuk memamerkan Indonesia,” katanya. Gubernur Bali Pelaksana Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa kemacetan yang terjadi di sepanjang rute ke dan dari bandara internasional disebabkan oleh peningkatan simultan dalam pergerakan orang dan barang. “Di Bali, kita memiliki dewasa ayu, atau hari-hari yang dianggap sebagai momen baik untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti pernikahan dan ritual keagamaan. Hal ini menyebabkan peningkatan simultan dalam mobilitas orang dan barang,” jelasnya. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi Bali akan mengikuti arahan Menteri Sumadi untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan tujuan memastikan tingkat keselamatan dan kenyamanan yang baik bagi semua orang yang mengunjungi Bali.
