Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki meminta lembaga jasa keuangan untuk mempermudah akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dianggap penting untuk mendukung para pelaku UMKM di sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
Pada acara Outlook Keuangan Mikro BRI 2024 di Jakarta pada hari Kamis, Masduki, mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2021, menyatakan bahwa 47 persen dari kebutuhan pembiayaan UMKM belum terpenuhi oleh lembaga jasa keuangan.
“Masalah pembiayaan merupakan isu penting bagi UMKM. Hal ini karena UMKM memegang peran penting dalam ekonomi Indonesia, sebagai penyedia lapangan kerja, kontributor terhadap PDB, termasuk ekspor,” ujarnya.
Masduki mencatat bahwa sebuah studi oleh Ernst and Young dan Asosiasi Fintech Pemberi Pinjaman Indonesia (AFPI) pada tahun 2023 memperkirakan adanya kesenjangan yang semakin besar antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan bagi UMKM pada tahun 2026.
Ia memperkirakan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM akan mencapai Rp4.300 triliun, sementara pasokan pembiayaan hanya akan mencapai Rp1.900 triliun.
Menteri tersebut menyatakan bahwa inovasi kebijakan pembiayaan untuk UMKM harus terus diperkuat, seperti skema pembiayaan UMKM melalui rantai pasokan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 untuk memberikan kepastian bahwa UMKM dapat berkembang lebih lanjut dan pembayaran kredit UMKM berjalan lebih lancar.
Ia menilai bahwa diperlukan afirmasi dan keseriusan untuk memberikan kemudahan pembiayaan ke sektor produktif, seperti yang dilakukan oleh Jepang melalui Japan Finance Corporation (JFC), yang telah memberikan lebih dari 60 persen pembiayaan ke sektor produktif.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan, negara memiliki kepentingan dalam menghilangkan utang macet dari UMKM di bank.
“Itu bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan baru yang lancar bagi UMKM. Harus juga ada perluasan dukungan asuransi jaminan ke industri peer-to-peer lending (P2P) dan crowdfunding sekuritas sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM,” katanya.
Berita terkait: OJK mendukung penguatan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal
Berita terkait: Harapkan produk kulit kelas dunia muncul dari Garut: menteri
Berita terkait: OIKN berencana menambah outlet UMKM di IKN pada Maret 2024
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024