Menteri Mendampingi Siswa Berkebutuhan Khusus untuk Pemeriksaan Kesehatan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mendampingi murid-murid dari sekolah kebutuhan khusus (SLB) untuk menjalani pemeriksaan kesehatan gratis.

Fauzi memantau pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis Sekolah (CKG) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Semarang, Jawa Tengah.

“Program CKG adalah salah satu cara untuk memperkuat perlindungan kesehatan perempuan dan anak sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima di sini pada Selasa.

Menteri melihat langsung pemeriksaan kesehatan siswa yang meliputi pengecekan kebugaran, evaluasi gizi, pengukuran berat dan tinggi badan, serta tes darah, mata, telinga, dan gigi.

Sebanyak 579 siswa SLBN Semarang dari berbagai jenjang SD, SMP, dan SMA mengikuti rangkaian pemeriksaan ini.

Program CKG telah berjalan di lingkungan pendidikan sejak 14 Juli 2025 melalui Sekolah Rakyat dan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia sejak 4 Agustus 2025.

Fauzi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program ini bisa menjangkau seluruh daerah, termasuk wilayah tertinggal dan kelompok rentan.

Kementeriannya berkomitmen untuk terus mendukung upaya perluasan dan penguatan layanan CKG sebagai investasi jangka panjang dalam membangun SDM berkualitas.

“Program CKG tentu tidak bisa dilaksanakan oleh satu kementrian saja, seperti Kemenkes. Diperlukan kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan. Pelaksanaan hari ini bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mulai terwujud,” tegasnya.

Pemerintah berharap program CKG dapat menjadi pilar penting dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat dan tangguh siap menghadapi tantangan masa depan.

Berita terkait: Prabowo seeks 20 million CKG beneficiaries by August

Berita terkait: Indonesia ensures inclusive free health checks for Islamic schools

Penerjemah: Anita Permata Dewi, Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025

MEMBACA  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Meminta Pemerintah Kota Untuk Mengatasi Banjir dengan Menggunakan Bor Penyedot Saluran Air