Jakarta (ANTARA) – Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menekankan pentingnya distribusi yang tepat sasaran untuk penerima Manfaat Makanan Bergizi Gratis (MBG) supaya berdampak nyata pada pemberdayaan ekonomi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Dalam meningkatkan pengelolaan distribusi MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN), kami mengingatkan pihak terkait untuk merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujar Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.
"Instruksi itu menyebutkan bahwa wilayah tertinggal dengan kemiskinan ekstrem harus dipriotaskan," tambahnya.
Melalui data DTSEN, pemerintah punya dasar kuat untuk memastikan kelompok masyarakat paling membutuhkan menjadi prioritas penerima program.
Selain itu, menteri juga mengingatkan bahwa distribusi MBG harus sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dia mengatakan ada dua aspek penting yang terkait langsung dengan pelaksanaan program.
Pertama, penerima MBG wajib diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kedua, program ini mestinya menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpendapatan rendah. Tujuanrya tidak hanya sebagai bantuan konsumsi, tapi juga membuka peluang untuk kesejahteraan.
Menteri optimis tata kelola yang diperbaiki bakal memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden.
Dia percaya niat baik, tata kelola yang benar, serta kepemimpinan kuat akan menjadi fondasi penting untuk memastikan program berjalanoptimal.
Muhaimin Iskandar menegaskan, salah satu fokus yang diperkuat dalam implementasi MBG adalah pengembangan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Salah satu ekosistem pengen kita wujudkan adalah bagaimana program ini bisa memicu usaha baru, menstabilkan harga, dan hadirkan banyak manfaat," kata dia.
Program ini diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di level lokal lewat keterlibatan petani, peternak, nelayan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan wirausaha baru sebagai bagian rantai pasok makanan.