New York (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyerukan kepada negara-negara anggota BRICS untuk berperan dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan global. Hal ini ditekankan pentingnya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
“BRICS punya peran vital, tidak hanya melalui pendanaan pembangunannya tapi juga sebagai wadah politik untuk mendorong tata kelola keuangan global yang lebih adil,” ujar Sugiono dalam pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS yang diadakan di sela-sela Pekan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, pada hari Jumat.
Dalam sambutannya, Sugiono memperingatkan bahwa waktu untuk memenuhi Agenda 2030 hampir habis. Hanya 15 persen target SDG yang berada di jalurnya, sementara sebagian besar masih melenceng atau bahkan mengalami kemunduran. Dia menyoroti kesenjangan pendanaan yang mencengangkan sebesar US$4 triliun yang dihadapi oleh negara-negara berkembang.
Menyikapi tantangan ini, Sugiono menekankan perlunya BRICS mendorong tata kelola keuangan global yang lebih adil dengan menantang ketidakseimbangan sistemik, memperkuat suara Global South, dan mengadvokasi reformasi di lembaga-lembaga keuangan internasional.
“Sidang Majelis Umum PBB kali ini harus menghasilkan kemauan politik dan sumber daya untuk mempercepat pelaksanaan SDG, atau janji Agenda ini akan semakin menjauh,” tegasnya.
Seiring dengan peringatan 80 tahun PBB, Sugiono juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan untuk memastikan institusi-institusi tersebut tetap lincah, responsif, dan relevan dengan tujuannya.
Dia menyambut baik Inisiatif UN80, yang menawarkan peluang untuk merancang visi kolektif bagi masa depan multilateralisme — dan mendesak BRICS untuk memainkan peran sentral dalam memajukan reformasi praktis guna memperkuat sistem PBB.
“BRICS memiliki bobot dan legitimasi untuk mendorong reformasi praktis yang membuat multilateralisme lebih inklusif, adil, dan efektif, demi memastikan PBB menjalankan mandat intinya,” paparnya.
Pada isu kemanusiaan, menteri luar negeri itu mengulangi keprihatinan mendalam Indonesia mengenai pendudukan ilegal Israel atas Palestina yang berlanjut, sambil mengakui dukungan konsisten anggota-anggota BRICS untuk perjuangan rakyat Palestina.
“BRICS memegang peran penting dalam memajukan status kenegaraan Palestina yang tertunda lama dengan menjaga isu ini tetap prioritas dalam agenda global dan dengan menantang standar ganda di forum-forum internasional,” tukasnya.
Berita terkait: Indonesia dipuji BRICS untuk harmoni dalam keberagaman: Kemenlu
Berita terkait: Prabowo ingin perkuat kerja sama BRICS lawan bias internasional
Berita terkait: Tidak ada perubahan sikap non-blok setelah masuk BRICS: Sugiono
Reporter: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025