Makassar (ANTARA) – Menteri HAM Indonesia, Natalius Pigai, pada hari Senin mengungkapkan dukungannya terhadap rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirimkan siswa-siswa yang sering membuat masalah atau terlibat dalam perkelahian ke barak militer untuk pelatihan disiplin.
“Ini bukan pendidikan militer. Siswa-siswa sedang dididik di barak-barak pendidikan,” kata Pigai, menambahkan bahwa inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan disiplin, mentalitas, tanggung jawab, dan moral.
Dia menekankan bahwa mengirim siswa-siswa nakal ke kamp pelatihan bergaya militer tidak akan melanggar hak asasi manusia, karena program ini tidak melibatkan perlakuan fisik. Sebaliknya, fokusnya akan pada pelatihan berorientasi disiplin yang disampaikan oleh militer.
“Mengapa tidak? Bahkan pendidikannya akan menjadi lebih baik. Jadi di mana pelanggaran hak asasi manusia?” katanya. “Saya sudah memeriksanya. Gubernur datang ke kantorku. Saya bertanya apakah akan ada perlakuan fisik — dia mengatakan tidak.”
Pigai menjelaskan bahwa hukuman seperti mencubit telinga atau memukul dengan rotan — yang umum di masa lalu — merupakan hukuman fisik dan bukan bagian dari rencana saat ini.
“Itu hukuman fisik, dan itulah yang kami tidak setujui. Tetapi saya sudah memeriksanya: Pak Dedi Mulyadi telah menyatakan bahwa praktik-praktik tersebut tidak terlibat. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas,” katanya.
Pigai, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyatakan bahwa inisiatif gubernur ini dirancang untuk membangun disiplin dan karakter, mendorong ketahanan mental, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa-siswa.
Menanggapi kritik bahwa program ini mungkin melanggar hak asasi manusia dan telah dilaporkan ke Komnas HAM, Pigai berpendapat bahwa komisi tersebut salah paham dengan konteks program ini.
“Jika mereka benar-benar memahami Deklarasi Beijing atau Pedoman Riyadh tentang sistem keadilan pidana anak, mereka akan tahu bahwa ini bukan bagian dari proses keadilan pidana anak,” katanya.
Berita terkait: Rights commission opposes governor’s vasectomy-for-aid plan
Berita terkait: Circus worker exploitation: Legislator calls for fair case resolution
Translator: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025