Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong universitas untuk menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan mahasiswa. Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia.
“Kementerian UMKM terus mendorong peningkatan rasio kewirausahaan. Kemajuan suatu negara berkembang atau maju sering diukur dari jumlah pengusahanya,” ujarnya dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Minggu.
Dia mencatat bahwa rasio kewirausahaan Indonesia saat ini masih di bawah 3,5 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara maju yang umumnya melebihi 8 persen.
Menurut Abdurrahman, salah satu kunci untuk menutup kesenjangan ini adalah mendorong tumbuhnya wirausaha muda di lingkungan perguruan tinggi.
Data dari SMERU Research Institute menunjukkan bahwa 73 persen pemuda Indonesia memiliki minat yang kuat untuk menjadi pengusaha.
Dia menekankan bahwa potensi ini harus didukung oleh ekosistem pendidikan tinggi agar dapat tumbuh menjadi penggerak kekuatan ekonomi bangsa di masa depan.
Menteri itu menegaskan bahwa universitas tidak hanya harus menghasilkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
Dia menambahkan bahwa universitas perlu memperkuat pendidikan kewirausahaan dan menumbuhkan pola pikir yang kreatif, analitis, dan suka memecahkan masalah, bukan hanya fokus pada hafalan saja.
Abdurrahman menyoroti bahwa universitas harus menghasilkan lulusan yang berintegritas, berpikiran progresif, dan mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan. Kualitas seperti ini, katanya, akan membantu membentuk wirausaha muda yang adaptif dan inovatif serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dia juga menyatakan optimisme bahwa restrukturisasi ekosistem pendidikan akan mendorong munculnya wirausaha muda yang dapat menjadi agen perubahan dan berkontribusi signifikan bagi masyarakat lokal, UMKM, dan pembangunan nasional.
Untuk mendukung tujuan ini, pemerintah telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis. Kebijakan ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, pendampingan bisnis, bantuan hukum, akses pembiayaan, kemitraan dengan perusahaan besar, peningkatan kualitas produk, serta digitalisasi.
“Kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM,” ujarnya.
Berita terkait: [Tautan berita pertama]
Berita terkait: [Tautan berita kedua]
Penerjemah: Arnidhya Nur, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025